Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Ekonomi Makro

99

BJ Online JAKARTA – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyarankan pemerintah Indonesia perlu menjaga stabilitas ekonomi makro melalui stabilisasi harga dan pengelolaan APBN yang sehat dan terpercaya untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. “Kita perlu meningkatkan tabungan domestik kita, mengelola neraca luar negeri secara baik dan berkesinambungan dengan manajemen nilai tukar yang lebih memadai,” kata Ketua ISEI Muliaman D Hadad dalam sambutannya saat dialog bersama Presiden Joko Widodo di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3).

Selain itu, ISEI mengatakan pemerintah perlu merevitalisasi sektor manufaktur dan menambah pendapatan dari sektor yang bukan dari sumber daya alam.  Menurut Muliaman, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi melalui investasi dan transformasi struktural serta meningkatkan kemampuan manajerial.

Kemudian, pembentukan sistem proteksi untuk mencegah kesenjangan kemiskinan juga diperlukan untuk menguatkan kondisi masyarakat. “Meningkatkan kualitas birokrasi pusat dan daerah serta meningkatkan lebih banyak peran swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Muliaman terkait hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong perekonomian.

Jika pemerintah dapat mencapai hal tersebut maka dapat meningkatkan daya saing bangsa dan meningkatkan efisiensi di tengah era persaingan ekonomi antar negara. Sejumlah upaya tersebut, kata Muliaman, juga dapat menumbuhkan iklim investasi yang lebih sehat.

“Dibutuhkan pertumbuhan investasi rata-rata sebesar 8,8 persen yang disertai dengan peningkatan produktivitas agar pertumbuhan rata-rata Indonesia periode 2016 sampai dengan 2019 dapat mencapai 6,4 persen, atau dengan kata lain bisa mencapai 7 persen pada akhir tahun 2019,” kata Muliaman yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah Indonesia tetap akan berfokus kepada perbaikan regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi ke Tanah Air. Menurut Presiden, hal itu akan mendorong pertumbuhan industri dan hilirisasi di Indonesia. Investor membutuhkan fasilitas transportasi dan infrastruktur logistik yang memadai untuk masuk ke daerah di Indonesia. (ant)

BAGIKAN