BJ Online JAKARTA – Setara Institute menilai sikap dan posisi Pemerintah masih belum jelas terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. “Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di media massa sebelumnya menunjukkan penyelesaian pelanggaran HAM bukan hal yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo,” kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (31/3).

Argumentasi dengan membuat perumpamaan perut kenyang akan menyelesaikan masalah dan perut lapar akan terjadi kekacauan adalah sebuah kekeliruan. Dengan argumentasi tersebut, Hendardi menilai pemerintah menegasikan pelanggaran HAM di masa lalu atas nama menciptakan kesejahteraan rakyat. “Sudah dua tahun berjalan, seharusnya kepemimpinan Presiden Jokowi sudah memiliki waktu yang cukup untuk mengambil sikap terkait isu pelanggaran HAM di masa lalu,” tuturnya.

Menurut Hendardi, masyarakat tak percaya dengan skema yang digagas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan dan Jaksa Agung M Prasetyo dengan membentuk tim gabungan dari unsur-unsur institusi negara. “Gagasan itu merupakan bagian dari masalah. Di tengah ketidakpercayaan publik, sebaiknya Presiden Jokowi membentuk Komisi Kepresidenan yang diisi orang-orang yang kredibel, berintegritas dan teruji pada pembelaan HAM,” katanya. Komisi tersebut dapat menjadi jawaban atas kebuntuan penyidikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. (ant)

BAGIKAN