BJ Online DEPOK – Walikota Depok Mohamad Idris mengajukan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Kota Depok, menyusul adanya kebutuhan masyarakat yang harus dilayani Pemerintah Kota Depok.

“Dengan adanya beberapa faktor, maka peraturan daerah yang ada sebelumnya harus disesuaikan. Selain itu, juga kebijakan yang mendukung seluruh kebutuhan masyarakat harus diatur pada Peraturan Daerah,” jelas Idris di gedung DPRD Kota Depok, jelang akhir pekan lalu.

Keenam Raperda itu yakni, pertama, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pelayanan Publik. Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Keempat, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kelima, Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, Keenam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021.

“Kami berharap keenam Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diterima oleh DPRD Kota Depok, sehingga dapat segera menempuh proses pembahasan. Dengan demikian, peraturan daerah yang dibutuhkan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat segera disahkan,” kata Idris.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, berpesan kepada seluruh fraksi di Kota Depok agar mempersiapkan pandangan umum fraksinya terhadap enam Raperda, sehingga nantinya seluruh Raperda tersebut dapat disetujui dan disepakati bersama.

“Masing-masing anggota sudah dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas keenam Raperda. Maka harus disiapkan pandangan fraksinya untuk Rapat Paripurna selanjutnya,” ungkap Hendrik.

Ia juga meminta kepada Ketua BKD DPRD Kota Depok untuk mencatat siapa saja dewan yang pergi meninggalkan rapat. Karena seharusnya anggota tidak meninggalkan ruang rapat ketika masih berjalan. “Saya usulkan ke Ketua DPRD Depok untuk kasih rekom ke BKD agar ada teguran ke anggota terkait ini,” jelasnya.

Terpisah, Ketua BKD DPRD Depok Fitri Hariono hanya memberi jawaban singkat terkait banyaknya anggota dewan yang meninggalkan ruang rapat paripurna. “Nanti saja masih rapat,” ungkapnya. (jif)

BAGIKAN