BJ Online JAKARTA – Suliati, S. PKP , seorang penyuluh pertanian di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menyampaikan, perkembangan Sistem Resi Gudang (SRG) terbilang seret yang dipicu tidak adanya insentif bagi penyuluh lapangan.

Sulianti mengatakan, pemberian insentif kepada penyuluh lapangan ini diyakini mampu meningkatkan pemasaran produk pertanian menggunakan Sistem Resi Gudang secara masif. Insentif tersebut untuk menambah semangat para petugas penyuluh lapangan meskipun jumlahnya tidak besar.

“Misalnya, dihitung dari tonase komoditas yang disimpan atau dijaminkan di gudang. Insentifnya dari koperasi sebagai pengelola gudang itu tidak dinikmati sendiri oleh si penyuluh, tapi, dibagi bersama pengurus gapoktan. Jadi adalah dana untuk pemacu kinerja,” katanya, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (4/4 ).

Saat ini diakuinya sebagian besar petani maupun kelompok tani masih belum tahu apa manfaat resi gudang, bagaimana hitung-hitungan profitnya jika mereka menyimpan komoditasnya di gudang SRG.

“Termasuk kami sendiri baru mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan Bappebti ini. Tapi kalau betul-betul sudah disosialisasikan dan ada insentif buat penyuluh saya sangat yakin perkembangannya akan sangat pesat, khususnya di Kecamatan Tebas ini,” ujarnya.

Di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas saat ini hanya ada satu gudang berkapasitas 150 ton dengan fasilitas mesin pengering yang lokasinya berdekatan dengan kantor BP3K.

Selain itu Suliati sudah mendapat gambaran di benaknya bahwa gabah yang disimpan petani di gudang merupakan sisa dari stok gabah yang disimpan petani di rumah.

Artinya, begitu petani itu panen, maka sebanyak 10% gabah akan disimpan di rumah untuk cadangan pangan mereka selama enam bulan.

Sisanya, yang 90% baru disimpan di gudang atau diresigudangkan sebagai sarana tunda jual hingga harga membaik. Dari situ petani mendapat keuntungan, dan membayar pinjaman bank. “Hanya saja, kami masih mencari solusi di mana pasar bagi komoditi gabah yang diresigudangkan itu,’ katanya.

Lebih lanjut Sulianti pun berujar, dirinya pernah menyarankan kepada anggota DPRD Kabupaten Sambas, agar pemda setempat membuat badan usaha tingkat desa (Bumdes) dengan memanfaatkan dana desa yang cukup besar.

“Dana tersebut ia usulkan sebagiannya disisihkan untuk membeli gabah petani bekerjasama dengan SRG. Dari situ gabah dijadikan beras dan dikemas menjadi produk khas Tebas,” kata Suliati.

Suliati makin yakin usulannya itu masuk akal, apalagi pemerintah tengah menggiatkan program Upaya Khusus peningkatan produksi tiga komoditas utama padi, jagung dan kedelai.

Lewat program yang dikenal dengan program Upsus Pajale ini, pemerintah Presiden Jokowi sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan, bahkan melibatkan TNI sehingga ditargetkan terwujud pada tahun 2017.

“Kalau kita sungguh-sungguh saya sangat yakin itu bisa terwujud. Dengan adanya Bumdes itu yang nanti memproduksi beras khas Kabupaten Tebas. Tapi itu tidak bisa bergerak sendiri harus didukung seluruh pemangku kepentingan SRG ini,” katanya.

Sistem Resi Gudang di Sambas baru dibangun tahun 2014, sehingga belum banyak berkembang, apalagi kepemilikan lahan di tingkat keluarga petani sangat minimalis, yaitu hanya 0,32 hingga 0,48 hektar per kepala keluarga.

“Walhasil, produksi beras kebanyakan hanya untuk keperluan makan keluarga sehari-hari. Sedangkan mereka yang bisa menyimpan di gudang itu biasanya kepemilikan sawahnya minimal satu hektar per kepala keluarga petani,” katanya.

Biar pun begitu, penyuluh bidang Sumber Daya di BP3K Kecamatan Tebas ini tidak kekurangan akal menyiasati kendala sempitnya kepemilikan lahan petani.

“Kita akan menyiasati dengan meningkatkan peran gapoktan (gabungan kelompok tani), yaitu dengan mengumpulkan hasil panen petani melalui ketua gapoktan, baru kemudian dikumpulkan di gudang. Itulah solusi kami nanti,” katanya. (arn)

BAGIKAN