Giliran Wakajati DKI Diperiksa Pengawas

394

BJ Online JAKARTA – Kejaksaan Agung menyatakan giliran Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta diperiksa Bidang Pengawasan untuk mengungkap keterkaitan penghentian penyelidikan dugaan korupsi PT Brantas Abipraya (Persero) dengan operasi tangkap tangan oleh KPK.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta M. Rum serta sejumlah pejabat dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta keterangan, kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was) Widyo Pramono di Jakarta, Rabu.

Pejabat di Pidsus yang diperiksa, yakni Direktur Penyidikan Pidana Khusus (Dirdik Pidsus) Fadhil Zumhana, Kasubdit Pidsus Yulianto, dan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Pidsus, Andi Darmawangsa. Pengawasan Kejagung hendak menyusun dasar pelimpahan penanganan kasus itu dari JAM Pidsus Kejagung kepada Kejati DKI yang berujung pada penghentian penyelidikan kasus tersebut.

Dalam OTT KPK, diduga uang dari pejabat perusahaan BUMN itu untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi periklanan. “Tim penyelidik Kejati DKI itu ada beberapa kami panggil dan hari ini sudah berjalan juga,” katanya.

Tiga orang yang ditangkap OTT KPK, Sudi Wantoko selaku Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, Dandung Pamularno selaku Manajer Pemasaran PT Brantas Abipraya, serta Marudut Pakpahan dari pihak swasta. Kejagung juga akan meminta izin kepada pihak KPK untuk dapat memeriksa tiga orang tersangka tersebut. “Kami akan koordinasi dengan KPK,” kata Widyo.

KPK juga sudah memeriksa Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu hingga Kamis (1/4) dini hari terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap dua petinggi PT Brantas Abipraya dan satu orang pihak swasta. Direktur Keuangan PT. Brantas Abipraya Sudi Wantoko, Senior Manager PT Brantas Abipraya Dandung Pamularno dan seorang swasta, yaitu Marudut, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang 148.835 dolar AS agar Kejati DKI Jakarta menghentikan penyelidikan atau penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kajati DKI Jakarta. (ant)

BAGIKAN