Satker SNVT Tantang Pemkot Sediakan Lahan untuk Rumah PNS

304

BJ Online DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris memperkirakan, lebih dari 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) Kota Depok masih belum memiliki hunian tempat tinggal sendiri. Banyak diantaranya mengontrak, dan sebagian lagi masih tinggal di rumah orangtua atau mertuanya.

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin supaya semua PNS di Depok punya rumah sendiri,” kata Walikota Depok, seusai meletakan batu pertama pembangunan rumah susun untuk mahasiswa di komplek perumahan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) di Kawasan Universitas Indonesia di Depok, Rabu (6/4).

Menurut Idris, alangkah sedihnya kalau PNS yang menjadi pelayan masyarakat masih tinggal di rumah kontrakan. Padahal sebagai PNS, harus bisa memberikan pelayanan maksimal. Jumlah PNS Kota Depok saat ini sekitar 8 ribu.

Wacana pengadaan rumah untuk PNS Kota Depok itu sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu. Bahkan Bappeda sudah mengkaji sejak 2014 untuk membangun perumahan di daerah Sawangan, namun, pihaknya mengaku hingga kini kajian itu tak ada kejelasan. Meski demikian Idris mengaku selama masih memangku jabatan walikota, pengadaan rumah untuk PNS merupakan salah satu targetnya.

Sementara itu, Kepala Satker Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Jawa Barat Priyo Susilo MP menantang Walikota Depok untuk menyediakan lahan pembangunan rumah susun bagi PNS Kota Depok.

Ia menjelaskan, penyedian rumah susun merupakan satu dari 4 tugas pokok SNVT. Menurut Priyo, Depok yang tumbuh menjadi kota besar, tidak layak rusun 3 lantai tapi bangun rusun di atas 30 lantai. “SNVT baru dibantuk di Provinsi Jawa Barat, sekitar 35 hari. Kami tantang Pemkot Depok untuk menyediakan lahan dan calon penghuningnya. Nanti kami yang akan membangunkan rumah susunnya secara gratis, Ini perintah presiden,” kata Priyo.

Ia menjelaskan tugas pokok SNVT yakni menyediakan rumah susun, selanjutnya rumah khusus untuk kawasan penggiran seperti untuk nelayan dan menyediakan rumah swadaya serta membantu menyediakan sarana dan prasarana umum termasuk air bersih.

Menurut Priyo meski usia lembaga yang dipimpinnya baru, tapi SNVT sudah 3 kali melakukan peletakan baru pertama pembangunan rusun, termasuk yang di Depok. Tahun ini SNVT juga akan membangun 4000 rumah swadaya. Di mana setiap kepala keluarga diberikan dana Rp15 juta untuk memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni.

“Kami juga akan membangun perumahan untuk nelayan di Pangandaran, gratis. Lalau di Depok orang masih mikiran kredit rumah, tapi nelayan di Pangandaran dapat rumah gratis, tidak perlu bayar,” kata Priyo.

Menyambut tantangan tersebut, Wali Kota DepoK mengaku bakal mengkaji lebij jauh untuk membangun rusun lebih dari 30 lantai itu. Idris jugs berjanji bakal berkoordinasi ke Satker SNVT di Bandung untuk membahas soal penyediaan rumah di Kota Depok.

“Hanya saja kalau membangun rusun sampai 30 lantai lebih perlu kajian mendalam, karena depok masuk daerah lintasan petir yang sangat banyak. Bahkan sampai ada daerah yang diberinama Pondok Petir,” kata Idris. (jif)

BAGIKAN