KPK Jadwalkan Periksa sejumlah Jaksa Kejati DKI

107

BJ Online JAKARTA –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis, telah menjadwalkan agenda pemeriksaan kepada sejumlah jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan suap penghentian perkara. “Diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pemberian hadiah atau janji untuk penghentian penanganan perkara tipikor pada PT BA (PT Brantas Abipraya) di Kejati DKI Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Jaksa-jaksa dari Kejati DKI yang diperiksa antara lain jaksa penyelidik Abun Hasbulloh Syambas, jaksa penyelidik Roland S Hutahaean, dan jaksa penyelidik Samiaji Zakaria. Selain jaksa, ada juga staf Kejati yang dijadwalkan untuk pemeriksaan, yaitu Staf Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Rinaldi Umar dan Staf Seksi Penyidikan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Zahree.

Semua saksi diperiksa untuk tersangka Dandung Pamularno yang merupakan Senior Manager PT Brantas Abipraya. KPK, pada Kamis (31/3), menahan tiga orang tersangka suap terkait penghentian perkara yang tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ketiga tersangka tersebut adalah Dandung Pamularno (DPA), Marudut (MRD), dan Sudi Wantoko (SWA).

Sudi Wantoko merupakan Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, Dandung Pamularno merupakan Senior Manager PT Brantas Abipraya dan Marudut sebagai pihak swasta. Ketiganya diduga memberikan suap kepada jaksa yang bertugas di Kejati DKI Jakarta agar kasus PT Brantas Abipraya yang tengah ditangani Kejati DKI Jakarta dihentikan.

“Untuk kepentingan pemeriksaan, KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap DPA dan MRD di rumah tahanan kelas 1 cabang Jakarta Timur yang berlokasi di gedung KPK dan SWA di rutan Polres Jakarta Selatan,” ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/4).

Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 jo pasal 55 ayat 1.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Dalam hal bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta dan percobaan untuk melakukan kejahatan. Sudi dan Dandung diduga memberikan 148.835 dolar AS (sekitar Rp1,96 miliar) kepada Marudut selaku perantara untuk mengurus penghentian penyelidikan atau penyidikan perkara tersebut.

Selain menetapkan tiga orang swasta tersebut, KPK juga sudah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Tomo Sitepu. (ant)

BAGIKAN