Pemerintah Beri Insentif Pengembang Hunian Berimbang

145

BJ Online JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memberikan insentif bagi para pengembang yang mampu melaksanakan pembangunan perumahan dengan pola hunian berimbang dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah.  “Kami juga berjanji untuk menyederhanakan serta mempermudah perizinan pembangunan untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau rumah bersubsidi di daerah,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam diskusi “Optimalisasi Hunian Berimbang Dalam Program Sejuta Rumah”, di Jakarta, Kamis (7/4).

Penekanan pola hunian berimbang yang diwajibkan bagi para pengembang adalah pembangunan rumah dengan perbandingan 1:2:3.  Hal itu dapat diartikan ketika pengembang membangun satu rumah mewah maka dalam satu kawasan yang sama mereka juga wajib membangun dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Pengembang jangan jadikan pola hunian berimbang ini menjadi momok yang menakutkan untuk dilaksanakan karena memang sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Melalui pola pembangunan tersebut, maka MBR juga bisa mendapat kesempatan memiliki rumah yang layak huni karena harga rumah sederhana sudah ditetapkan oleh pemerintah,” katanya lagi.

Beberapa insentif yang ditawarkan oleh pengembang antara lain pembangunan rumah sederhana bisa dimungkinkan tidak dalam satu hamparan, mengingat harga tanah yang berbeda-beda di setiap daerah.      Selain itu adalah bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, saluran air, dan penerangan jalan umum di perumahan sederhana yang memang dibangun oleh pengembang.

“Dari sisi pembiayaan tentunya masyarakat yang membeli rumah sederhana bisa memanfaatkan KPR bersubsidi dari pemerintah. Jadi pengembang jangan hanya mencari keuntungan saja, tapi juga harus melaksanakan kewajibannya untuk membangun rumah bagi MBR,” ujar dia.

Pemerintah, juga tak menutup mata adanya kenaikan harga lahan untuk perumahan.  Namun demikian bukan menjadi alasan peraturan pola hunian berimbang kemudian tidak dilaksanakan di lapangan. “Pemerintah daerah perlu menggandeng pengembang agar mau membangun dengan pola hunian berimbang ini. Jika hal itu bisa terlaksana, maka Program Satu Juta Rumah tahun ini bisa tercapai,” katanya pula.

Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto menerangkan, Perum Perumnas sangat mendukung pelaksanaan pembangunan rumah dengan pola hunian berimbang ini.  Namun pihaknya meminta pemerintah untuk tidak fokus pada pembangunan rumah tapak saja, tapi juga rumah susun.

“Pola hunian berimbang tidak hanya untuk rumah tapak saja, tapi juga untuk rumah susun. Perumnas juga ingin agar pemerintah bisa mendorong pengembang besar yang banyak membangun rumah rumah susun atau apartemen mewah untuk ikut membangun rusunami di perkotaan sehingga MBR juga bisa tinggal di kota,” kata dia lagi. (ant)

BAGIKAN