Pemerintah Diminta Fokus ke Pengampunan Pajak

121

BJ Online JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah fokus menyelesaikan persoalan peraturan pengampunan pajak, yang saat ini masih berupa RUU di DPR RI, agar bisa segera diterapkan. “Sudah saatnya pemerintah berkonsentrasi untuk menyelesaikan masalah pengampunan pajak, sebab menurut kami persoalan ini sangat penting,” ujar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani usai sebuah diskusi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (7/4).

Menurut Haryadi, sudah saatnya para wajib pajak, terutama di luar negeri, membuka harta kekayaan yang dimiliki baik dalam bentuk uang, saham, maupun aset-aset lain. Kalaupun kekayaan tersebut tidak bisa ditarik, lanjut dia, setidaknya pemerintah bisa menghitung dan mencatat nilai keseluruhan aset para wajib pajak.

“Bagi kami yang paling penting adalah partisipasi para wajib pajak itu. Harus bisa diyakinkan dan tidak membuat mereka merasa seperti masuk ‘jebakan batman’,” kata Haryadi.

Saat ini, dia menambahkan, pentingnya tax amnesty mendapatkan momentum setelah beredarnya Panama Papers yang mengungkap dengan gamblang upaya pengemplangan pajak oleh ribuan individu maupun perusahaan di seluruh dunia.

Walaupun metode perusahaan fiktif seperti yang dilakukan oknum di Panama untuk menimbun kekayaan sebenarnya bukanlah hal salah, tetapi tetap saja daa kemungkinan harta itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal seperti bisnis gelap untuk narkoba, senjata tidak resmi dan lain-lain. “Intinya itu mereka tidak mau harta kekayaannya diketahui. Apindo pun tidak bisa berbuat apa-apa terkait ini karena itu adalah hak setiap orang,” tutur Haryadi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengusulkan agar pemerintah menjadikan “Panama Papers” sebagai bagian dari sumber informasi. “Memang tidak bisa jadi rujukan utama, tetapi bisa memperkuat atau menjadi pembanding dengan data-data yang sudah dimiliki pemerintah,” kata Arif.

Dia menambahkan data-data hasil investigasi gabungan jurnalis internasional, termasuk Indonesia, tersebut bisa menjadi bagian dari peningkatan potensi penerimaan negara dari para wajib pajak lalai yang menyimpan kekayaan di luar negeri.

Sebelumnya, beredar hasil laporan investigasi mengenai firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak (tax haven) yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak.

Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara bebas pajak. Meski begitu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah memastikan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menilai aset para wajib pajak di luar negeri bukan berasal dari laporan investigasi mengenai firma hukum di Panama tersebut. (ant)

BAGIKAN