BJ Online TANGSEL – Dana perimbangan yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov) Banten kepada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menurun drastis. Bahkan, diantara kabupaten dan kota lainnya di Tangerang Raya, kota Tangsel menjadi penerima dana perimbangan yang paling sedikit. “Memperoleh sekitar Rp9 miliar. Sangat berbeda dengan tahun lalu yang mencapai sekitar Rp50 miliar,” ungkap Walikota Tangsel, Airin Rachmi, Selasa (12/4).

Selama ini dia telah menjalin komunikasi yang baik dengan Pemprov Banten. Pemkot Tangsel selalu menyampaikan secara lisan dan tertulis. Bahkan terus mengajak pejabat teras di Banten untuk turun ke lapangan. Seperti halnya kegiatan meninjau langsung kerusakan di sepanjang Jalan Raya Siliwangi dan Padjajaran, Kecamatan Ciputat, juga di Jalan Raya RE Martadinata di Kecamatan Ciputat dan Jalan Raya Cirendeu di Kecamatan Ciputat Timur. Semua ruas jalan di atas statusnya milik Pemprov Banten itu, kini dalam kondisi rusak.

“Bagi kami sejak dulu sudah jelas kok, enggak apa-apa program bantuan uang kecil. Tapi usulan kita ke Pemprov Banten bisa diakomodir,” imbuhnya.

Airin berharap dalam penyusunan rencana program kegiatan kerja tahun anggaran 2017 mendatang, Pemprov Banten bisa lebih memperhatikan Kota Tangsel, sebagai daerah otonom baru juga memerlukan percepatan pembangunan.

“Ada kewenangan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Pemprov Banten yang bisa dilakukan. Pemkot Tangsel bisa saja mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan, tapi bakal jadi temuan hukum,” ujarnya.

Airin mencontohnya seperti perbaikan ruas jalan di depan perumahan Delatinos, Kelurahan Rawa Buntu, Serpong beberapa tahun lalu. Pemkot Tangsel sempat mendapat teguran dari pihak Kejaksaan Tigaraksa, mengingat ruas jalan itu berstatus milik Pemprov Banten. “Terutama yang berkaitan dengan tupoksi Pemprov Banten,” pungkasnya. (nov)

BAGIKAN