BJ Online JAKARTA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan sinergi yang lebih baik dan intensif antara nelayan dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan cara guna mempercepat realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Sinergi diperlukan antara KKP, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi nelayan. Hal ini menjadi kunci untuk mempercepat serapan anggaran dengan tepat,” kata Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan realisasi belanja KKP pada kuartal I-2016 ternyata baru 4 persen. Padahal, sejumlah kementerian seperti Kementerian Sosial telah berhasil merealiasikan 22,4 persen dari pagu anggaran, serta Kementerian Keuangan merealisasikan 15,6 persen dari pagu.

Riza berpendapat, sebenarnya angka 4 persen bukan masalah besar untuk kuartal I karena sedari awal diketahui postur anggaran KKP untuk tahun 2016 ini dinilai “gemuk” untuk urusan pengadaan dan belanja barang bantuan seperti kapal dan jarang.

Sementara kegiatan itu belum berjalan sehingga penyerapan diperkirakan baru akan tampak pada kuartal terakhir 2016. “Yang paling penting adalah KKP perlu memastikan bahwa percepatan penggunaan anggaran tidak terselewengkan atau sekadar habis dengan kualitas rendah. Ini PR (pekerjaan rumah) besarnya,” kata Ketua Umum KNTI.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan KKP harus menjadi agen perubahan dalam hal pemanfaatan dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “KKP sebagai agent of change, inisiatif membuat perubahan untuk penggunaan APBN yang transparan dan sesuai dengan pemanfaatannya. Kita harus menjalankan amanah pembelanjaan uang negara,” kata Susi Pudjiastuti.

Menteri Susi juga menjelaskan bahwa kunci peningkatan ekonomi kelautan ada di tangan para pegawai KKP. Dengan pemanfaatan APBN yang transparan dan sesuai dengan kebutuhan maka dinilai dapat membantu ekonomi kelautan menjadi lebih baik.

Dia menginginkan KKP harus harus mewujudkan program yang lebih nyata dan konkret, serta tingkat harga-harga yang dimasukkan dalam APBN diharapkan lebih wajar, umum, dan benar. “Kita tidak boleh asal habiskan anggaran. Tidak boleh ada kebocoran dan mark up,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia mengemukakan anggaran yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan karena transparansi publik adalah hal yang esensial. (ant)

BAGIKAN