SKK-Migas Berpesan Tak Ada Perebutan Lokasi Masela

110

BJ Online JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berpesan kepada Gubernur Maluku agar tidak ada perebutan lokasi pengelolaan Blok Migas Masela di darat (onshore).  Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah menemui Gubernur Maluku Said Assagaff pada 28 Maret lalu.

“Dalam pertemuan tersebut kami memohon kepada Gubernur Maluku untuk disampaikan kepada Bupati agar tidak berebut lokasi onshore’,” katanya.

Amien menambahkan untuk itu perlu dibicarakan secara teknis dalam menentukan lokasinya.  “Kami juga memohon bantuan kepada Bapak Gubernur agar menjaga tanah-tanah yang akan dipakai untuk lokasi onshore,” katanya.

Gubernur akan menyampaikan kedua hal tersebut kepada bupati.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepada SKK Migas untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan daerah, yakni Gubernur dan Bupati agar bisa memahami keputusan pemerintah terkait keputusan Blok Masela di darat.

“Kemudian juga kita meminta untuk mengawal secara ketat agar apabila terjadi penundaan tidak terlalu panjang dari sebelumnya, karena menurut jadwal ‘final investment decision’ (FID) akan dilakukan di 2018 dan kemungkinan ini akan mundur,” katanya.

Selain itu, Sudirman juga memerintahkan SKK Migas untuk terkait bekerja dengan investor agar pengkajian ulang yang termaksud dapat dilaksanakan secepatnya dan tidak menunda “final investment decision” atau keputusan akhir investasi (FID) terlalu lama.  “Sekarang ini tahapannya Inpex dan juga Shell sedang menyiapkan surat baru, tentu saja kita menunggu karena bagaimanapun risiko ditanggung pemerintah dan menggantinya setelah terjadi proses produksi,” katanya.

Sudirman mengatakan setelah keputusan diambil, pihaknya akan menyiapkan perangkat yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia (SDM).  “Bagaimanapun kami menyikapi keputusan ini dengan sikap yang positif, bagaimanapun Presiden memiliki pandangan yang lebih luas, apapun yang diputuskan kita dalami sebagai arahan Presiden,” katanya.

Seperti diketahui, proyek di perairan bagian paling Selatan di wilayah Provinsi Maluku tersebut telah dikembangnan sejak ditekennya kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) pada 1998.  Rencana pengembangan atau plant of development (POD) I telah disetujui Menyeri ESDM pada 2010, catatan cadagannya 6,97 trillion cubic feet (tcf).  Pada 2013, ditemukan cadangan baru, sehingga jumlah cadangan yang telah disertifikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) meningkat menjadi 10.73 tcf. (ant)

BAGIKAN