DPR Targetkan Revisi ITE Selesai Juni 2016

257

BJ Online JAKARTA – Komisi I DPR menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selesai pada Juni 2016 atau di Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016. “Pada 30 Mei 2016 RUU revisi UU ITE sudah final dan awal Juni dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU lalu diserahkan pada pemerintah,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB. Hasanudin di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (13/4).

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.  Dia mengatakan, Raker dengan Kominfo dan Kemenkumham pada Rabu ini merupakan Raker kedua dalam membahas revisi UU ITE, yang sebelumnya dilakukan pada 14 Maret lalu.

“Pada Raker 14 Maret lalu diagendakan beberapa hal, penjelasan pemerintah, pandangan fraksi-fraksi dan semua sepakat Komisi I DPR dan pemerintah membentuk Panitia Kerja revisi UU ITE yang bertugas materi RUU yang ditugaskan Raker,” ujarnya.

Dia menjelaskan, DPR melakukan reses mulai 30 April 2016 sehingga akhir sidang adalah tanggal 29 April sehingga masih ada satu kali raker dalam membahas revisi UU ITE pada Rabu (20/4). Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, jadwal pembahasan revisi UU ITE pada Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016 dilakukan pada 17 Mei 2016 dan 23 Mei dilakukan rapat Panja. “Lalu kalau sepakat maka diserahkan pada tim perumus maka rapat tim perumus dan sinkronisasi pada 24 Mei 2016 lalu siang dibawa ke Panja,” katanya.

Dia menjelaskan, satu pekan kemudian, dilakukan Raker dengan pemerintah lalu laporan Panja serta pendapat akhir fraksi dan pendapat pemerintah yang diakhiri dengan pengambilan keputusan. Menurut dia, pada 30 Mei 2015, RUU revisi UU ITE sudah final dan awal Juni 2016 dibawa ke Rapat Paripurna.

Raker Komisi I DPR dengan Kemenkominfo pada Rabu ini diagendakan membahas jadwal pembahasan revisi UU ITE dan membahas beberapa Daftar Inventarisir Masalah (DIM). Raker tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin dan Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz. (ant)

BAGIKAN