BJ Online JAKARTA – Proses pengembangan cabang equestrian yang berlangsung di Pulomas untuk persiapan Asian Games 2018 (AG) dinilai melanggar ketentuan hukum dan tak sesuai standar internasional.

Dugaan tersebut terlihat setelah PT Pulo Mas Jaya yang mendapat tugas melakukan pengembangan equestrian tak merangkul Pengurus Pusat Perasatuan Olahraga Berkuda Indonesia (PP Pordasi), sesuai arahan Federatian Equestrian Internasional (EFI) dan Asian Equestrian Federation (AEF).

Menurut Ketua PP Pordasi DKI Jaya, Alex Asmasoebrata, PT Pulo Mas Jaya kenyataanya merangkul dan berkomunikasi dengan individu yang bernama Rafiq Hakim Radinal untuk mendapatkan konsultan yang akan mendesign venue equestrian, yaitu Mr. Ho dari Singapura.

“Sungguh aneh, mereka tidak berkomunikasi dengan PP Pordasi untuk proses ini, malah dengan pihak asing, ditambah, PT Pulo Mas Jaya diharuskan membayar Rp10 M untuk proses desain dari Singapura tersebut,” papar Alex di Jakarta, Rabu (13/4).

Alex memaparkan, dalam desain yang telah dirancang PT Pulomas Jaya tak memperhatikan kebutuhan track pacu kuda, yang saat ini selalu digunakan sebagai fungsi utama. “Dilihat dari gambar yang di desain, PT Pulomas Jaya menghilangkan trak pacuan kuda, ini tentunya bertolak belakang dengan kebutuhan dari lokasi Pulomas sebagai pacuan kuda,” tutur Alex.

Situasi ini mendapat respon dari AEF, dan minta proses pengembangan equestrian di Pulomas dipantau ulang hingga ada keputusan dalam sidang AEF di Pattaya, Thailand, 14-15 April.

“Sampai kini belum ada penunjukkan dari KOI terhadap Pulomas sebagai arena pengembangan equestrian dalam AG. Jadi semua langkah yang dilakukan PT Pulomas Jaya harus dipelajari ulang, dan AEF meminta agar ditetapkan usai proses sidang,” tambahnya. (pts)

BAGIKAN