Revisi UU Anti Terorisme Dinilai Mendesak

87

BJ Online TANGSEL – Revisi Undang-undang anti terorisme dinilai sudah sangat mendesak untuk diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya aksi tindak pidana terorisme diwaktu mendatang.

“Kejadian yang menimpa terduga teroris Siyono yang meninggal dunia saat ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu jangan dijadikan alasan untuk menunda dilakukannya Revisi Undang-undang terorisme atau Undang-undang Nomor 15 tahun 2003,” ungkap Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Ansaad Mbay disela diskusi publik di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (13/4).

Lebih lanjut Ansaad mengatakan, bahwa Revisi Undang-undang terorisme mulai didengungkan pasca terjadinya serangan teror di Jalan Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 yang lalu. Kemudian muncul desakan dari berbagai pihak agar pemerintah mencegah terulangnya aksi teror, salah satu caranya adalah melakukan revisi terhadap Undang-undang Anti Terorisme.

Menurut Ansaad Mbay saat ini aparat keamanan hanya dapat bertindak reaktif dan tidak punya payung hukum untuk bertindak proaktif terhadap aksi terorisme. “Padahal dalam penanganan terorisme perlu tindakan sebelum teror itu terjadi,” imbuhnya.

Diskusi bertajuk “Revisi Undang Undang Anti Terorisme; Mengawal NKRI dari bahaya terorisme dan radikalisme di Indonesia”, dihadiri sedikitnya 100 mahasiswa dengan narasumber yaitu Mantan Kepala BNPT Ansyaad Mbay, Peneliti dari Lakpesdam NU Idris Masudi, dan Pengamat Terorisme Dicky Sofyan serta diModeratori oleh Ahmad Syarif dari Tangsel Institut. (nov)

BAGIKAN