KPK Periksa Pejabat DKI dan Agung Podomoro

162

BJ Online JAKARTA – KPK kembali memeriksa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono dan sejumlah petinggi PT Agung Podomoro Land terkait dugaan tindak pidana pada pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta. Selain Heru, KPK juga memeriksa Direktur Keuangan Cesar M Deal Cruz, Direktur Legal Miarni Ang, karyawan Berlian Kurniawati yang juga sudah dicegah dalam perkara ini serta Presiden Direktur pengembang PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja yang menjadi tersangka dalam kasus ini. “Para saksi diperiksa untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi),” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Kamis (14/4).

Heru Budi Hartono sudah pernah diperiksa KPK pada 7 April 2016. Usai diperiksa pada Kamis (7/4), Heru mengaku ditanya mengenai proses penentuan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di Pantai Utara Jakarta. “Mengenai status tanah HPL. Prosesnya itu saja, tidak sampai proses reklamasi, karena BPKAD tidak terkait dengan itu,” kata Heru pada Kamis (7/4).

Heru mengatakan BPKAD tak terlibat dalam pemberian izin HPL karena BPKAD hanya menjelaskan status aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan HPL yang diizinkan kepada pengembang. “Ketika sedang jadi HPL atas nama pemda, di atas HPL itu baru boleh dibangun HGB (Hak Guna Bangunan),” tambah Heru.

KPK pada Rabu (13/4) sudah memeriksa bos PT Agung Sedayu Sugiyanto Kusuma alias Aguan dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Tanuwidjaya dalam perkara ini. Sunny pun mengaku bahwa ia menjadi perantara antara Gubernur DKI Jakarta dan para pengembang dalam reklamasi Teluk Jakarta.

Sunny Tanuwidjaja juga diduga pernah berkomunikasi dengan Aguan untuk membicarakan kewajiban pengembang reklamsi untuk membayar kontribusi 15 persen dalam raperda tata ruang pantai utara Jakarta agar kontribusinya diturunkan hingga hanya menjadi 5 persen. (ant)