Reklamasi Berhenti Jika Keppres Dicabut

693

BJ Online JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, pembangunan 17 pulau reklamasi di pantai utara Jakarta baru bisa dihentikan jika Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 yang menjadi dasar hukum proyek tersebut dicabut. “Selama presiden tidak mencabut Keppres itu ya kami berkewajiban melakukan (reklamasi) seperti yang tercantum di dalamnya,” ujar Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa dalam sebuah diskusi di kantor GP Ansor DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Keppres tersebut, diterbitkan oleh pemerintah pada masa Presiden Soeharto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan beberapa lokasi andalan. “Jakarta adalah salah satu pusat pertumbuhan yang mau dikembangkan, sehingga kita perlu mengembangkan lahan atau lokasi baru dengan cara reklamasi,” tuturnya.

Dalam diskusi berjudul Kontroversi Reklamasi tersebut, Oswar menggarisbawahi kewenangan Pemprov DKI untuk mengeluarkan izin reklamasi telah ditegaskan dalam Pasal 4 Keppres 52/1995. Berdasarkan pasal tersebut,  pemprov mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 yang antara lain menjelaskan kawasan strategis pantai utara Jakarta merupakan kawasan penting yang harus dikembangkan mulai dari tepi pantai sampai kedalaman delapan meter di bawah permukaan laut.

“Nah di dalam area itu kita lakukan reklamasi. Reklamasi dalam hal ini pengurukan, belum sampai pada pendirian bangunan,” ungkap Oswar. Ia pun menegaskan pemberian izin pelaksanaan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta telah memenuhi berbagai syarat termasuk analisis dampak lingkungan (amdal).

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (13/4) Komisi IV DPR RI serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti sepakat untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta sampai bisa dipastikan bahwa proyek tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah memutuskan menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta. Pemberhentian pembahasan kedua raperda tersebut disebabkan kasus dugaan suap yang diterima Ketua Komisi D DPRD DKI sekaligus anggota Balegda DKI Mohamad Sanusi dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja terkait proyek reklamasi. (ant)

BAGIKAN