BJ Online DEPOK – Direktur Utama PT Kebangkitan Armand Kesatria (KAK), Viktor Mandjojo resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok. Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi proyek pembangunan jembatan utama di Terminal Bus Jatijajar di Jalan Raya Bogor, Tapos, Kota Depok.

Usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Depok, Viktor langsung dibawa ke Lapas Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Kamis malam. Viktor sempat menjalani pemeriksan di Kantor Kejari Depok di GDC, Cilodong, Depok pada Kamis siang.

“Setelah kami periksa, VM kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan di Terminal Bus Jatijajar,” kata Kepala Kejari Depok Yudha P Sudijanto, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Menurut Yudha dalam pemeriksaan, terungkap bahwa ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 1 Miliar, Nilai proyek pembangunan jembatan utama di Terminal Jatijajar itu senilai Rp 5,6 Miliar.

PT. Kebangkitan Armand Kesatria adalah pemenang tender pembangunan jembatan itu. Dalam pelaksanaannya PT Kebangkitan Armand Kesatria sudah menerima uang muka 20 persen yakni sebesar Rp 1,2 Miliar dari Pemkot Depok.

Namun sampai batas waktu yang ditentukan yakni 20 Desember 2015, PT KAK tidak dapat menyelesaikan pengerjaan proyek sampai 20 persen sesuai uang muka yang dicairkan. “Pengerjaan fisik yang diselesaikan tak sampai 5 persen, atau bahkan sedikit sekali. Sehingga diduga, sebagian besar dana di korupsi,” katanya.

Kasus ini terungkap setelah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) Kota Depok selaku penanggung jawab proyek, memutuskan menghentikan atau meng-cut off pembangunan jembatan utama di Terminal Jatijajar sejak awal 2016.

Yudha mengatakan kemungkinan akan muncul tersangka-tersangka baru dalam kasus korupsi proyek tersebut. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun atau setara dengan denda satu miliar.

Kepala Dinas BMSDA Kota Depok Manto mengakui pihaknya menghentikan pembangunan jembatan utama di Terminal Jatijajar karena kontraktornya tidak mampu menyelesaikan pembangunan sampai 20 persen di Desember 2015, seperti yang disepakati.

“Padahal uang muka proyek sudah dicairkan sewaktu yang bersangkutan memegang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kami,” kata Manto.

Menurut Manto, PPK punya kewenangan untuk melakukan cut off dengan ketentuan Viktor wajib mengembalikan uang muka 20 persen dipotong progres fisik. Namun, Viktor enggan mengembalikan uang muka sesuai kesepakatan sehingga kasus ini diselidiki Kejari Depok. (jif)

BAGIKAN