Jumlah RTH di Depok Tergolong Cukup Tinggi

640

BJ Online DEPOK – Pemerintah Kota Depok mencatat tak kurang dari dua ribu rumah di Depok masuk kategori tidak layak huni. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sendiri terus melakukan upaya perbaikan dalam program renovasi rumah tidak layak huni. Catatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masih ada 132,72 hektar pemukiman dan perumahan kumuh di Depok.

“Pertahun ada 700-1000 rumah dibantu diperbaiki. Mereka memang rumah yang tidak layak huni,” kata Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, beberapa waktu lalu

Tahun ini Depok mengucurkan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar untuk memperbaiki 300 RTLH di 11 kecamatan. Setiap RTLH bakal mendapatkan bantuan Rp18 juta. “Depok berusaha untuk terus mengurangi kawasan kumuh dan RTLH,” ucapnya.

Dikatakan, pertumbuhan penduduk di Depok cukup tinggi. Pertumbuhannya mencapai 3,4 persen. Tahun ini penduduk Depok, mencapai 2.080.000 jiwa. Namun jumlah pada siang hari hanya 50 persen saja karena separuh dari penduduk bekerja di Jakarta. Tingginya angka pertumbuhan penduduk berdampak pada kurangnya ketersediaan lahan pemukiman. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Jawa Barat menjadi kota yang kekurangan rumah paling banyak seindonesia. “Jumlahnya mencapai 1 juta unit rumah untuk warga Jawa Barat,” katanya.

Selain itu, yang menambah sengkarut perkotaan di Depok, selain pemukiman adalah laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Setidaknya ada lebih dari 1 juta unit kendaraan roda dua dan empat yang terdaftar di Depok. “Belum lagi yang terdaftar di luar dan masuk ke Depok,” ujarnya.

Lebih jauh Idris menuturkan untuk menjawab tantangan penyediaan rumah pemerintah Depok, bakal berupaya menyediakan rumah vertikal. “Tahun ini akan menjadi kajian setelah mendapatkan tantangan untuk membangun rusun dari kementerian, sampai 36 lantai,” ujarnya.

Rumah susun yang akan dibangun di Depok, juga bakal dilakukan kajian yang mendalam. Soalnya, Depok merupakan salah satu kota dengan intensitas petir yang tinggi. Sehingga, kata dia, sulit untuk membangun rusun dengan ketinggian sampai 36 lantai, seperti yang telah dibangun di Jakarta. “Terutama di wilayah Barat Depok, itensitas petir tinggi. Bahkan ada kelurahan yang dinamakan Pondok Petir,” ucapnya.

Menurutnya, Depok merupakan tambang emas properti. Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pembangunan perumahan baik yang landid maupun vertikal. “Harus dipagari dengan aturan juga. Tidak boleh asal bangun. Apalagi Depok sedang berupaya menyediakan RTH sampai 30 persen dari luas wilayah Depok,” ungkap Idris.

Kepala Bappeda Kota Depok Hardiono menuturkan jumlah pemukiman kumuh sejak 2010 sampai sekarang terus berkurang. Tercatat pada 2010 ada seluas 564, 51 hektar perumahan dan permukiman kumuh. “Angka perumahan dan pemukiman kumuh terus turun. 2019 Depok harus menuntaskan masalah itu,” ujarnya.

Salah satu program yang ditawarkan pemerintah untuk merubah pemukiman kumuh, adalah dengan memberikan bantuan perbaikan RTLH. Selain itu, Depok juga terus berbenah untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur jalan maupaun pembangunan taman, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik total penduduk miskin di Depok, mencapai 2,18 persen di tahun 2014. Jumlah tersebut setiap tahun selalu turun, karena ada upaya dari lintas instansi untuk memperbaiki kualitas dan taraf hidup warga Depok. Diperkirakan masih ada 48 ribu penduduk miskin di Depok.

Namun secara makro pertumbuhan ekonomi di Depok terus meningkat. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi di Depok mencapai 6,36 persen, 2011 mencapai 6,58 persen, 2012 mencapai 7,15 persen, 2013 mencapai 6,92 persen dan 2014 mencapai 7,09 persen. (jif)