BPKN-PERADI Beri Perlindungan bagi Masyarakat Kurang Mampu

377

BJ Online JAKARTA – Pemerintah telah mencanangkan pada 20 April  sebagai Hari Konsumen Nasional. Bertepatan dengan itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berkerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tandatangani nota kesepahaman (MoU). Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan program kerja BPKN untuk bersama-sama mencerdaskan konsumen dan memberikan perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.

Ketua BPKN Ardiansyah Parman mengatakan, ada dua hal penting yang telah dilakukan BPKN. “Pertama baru saja kita lakukan penandatanganan MoU nota kesepahaman antara BPKN dengan PERADI. Kedua, BPKN telah bekerja sama dengan Asosiasi Peretail Indonesia (APERINDO). hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan program kerja BPKN untuk bersama-sama dalam mencerdaskan konsumen kita,” ujarnya dalam sambutan penandatangan nota kesepahaman dengan PERADI, di Jakarta Rabu (20/4).

Penandatangan ini dilatarbelakangi oleh tahun lalu, BPKN telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk memberikan perhatian dan dukungan bantuan kepada, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memerlukan bantuan hukum.

Karena itu melalui nota kesepahaman bersama PERADI ini sebanyak 38.000 advokat yang tersebar di seluruh Indonesia akan sangat membantu. “mudah-mudahan dengan komitmen PERADI ini akan meringankan tugas dan tanggung jawab sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat nantinya,” tutur Ketua BPKN.

“Lembaga ini kata dia tidak mendapatkan APBN, dan juga APBD. Mereka memberikan bantuan tanpa imbalan, oleh karena itu kerjasama ini sangat diperlukan,” ungkapnya.

Ardiansyah menjelaskan, BPKN sediri bukan eksekutor dan juga bukan pelaksana dari penyelenggaraan perlindungan konsumen. Menurut UU dan peraturan Pemerintah nomor 58, tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan konsumen ada pada pemerintah.

“Jadi BPKN adalah badan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan tugas utamanya adalah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah,” jelas Ardiansyah.

Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Dr.H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH,M,H memberikan apresiasi kepada BPKN yang telah mempercayakan PERADI, untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, serta membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Fauzie menilai yang paling banyak di rugikan disini adalah konsumen, karena itu tidak ada pilihan lain. “Kami konsen kepada perlindungan terhadap itu. Karena pada dasarnya sebuah UU, seburuk apapun, ketika para pelaku pelaksana UU itu, dalam melaksanakan tugas itu, saya yakin UU itu akan baik,” ungkap Fauzie. (arn)

BAGIKAN