Indonesia jangan lagi Terjebak Perdagangan Bebas

355

BJ Online JAKARTA – Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menginginkan Indonesia jangan lagi terjebak pada perdagangan bebas yang sama sekali tidak bermanfaat bagi seluruh masyarakat serta cenderung meneguhkan perekonomian tanpa nilai tambah. “Perjanjian perdagangan bebas tidak lagi berisfat bilateral, masih menjadi tren seperti blok-blok kawasan regional yang semakin masif,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Rabu (20/4).

Dia mengingatkan, perkembangan terakhir Indonesia sudah mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan saat ini ada kecenderungan pemerintahan Presiden Jokowi tertarik memasuki Kemitraan Transpasifik (TPP).

Perjanjian perdagangan bebas memiliki potensi dampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya bagi kalangan buruh yang cenderung tidak dilindungi negara dalam konteks perdagangan bebas. Selain itu, kondisi perekonomian RI yang memburuk karena anjloknya sejumlah harga komoditas juga memperburuk aktivitas ekspor yang cenderung ke bahan mentah dan minim bahan olahan bernilai tambah. “Dibutuhkan nilai tambah untuk menghadapi persaingan di kawasan, sehingga muncullah hilirisasi industri,” katanya.

Untuk itu, pemerintah merasa perlu menarik investasi sebesar-besarnya tetapi tanpa memikirkan mendalam mengenai mekanisme perlindungan terhadap dalam negeri. Perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah klausulnya merupakan alat negara-negara mju untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh di negara-negara berkembang.

Sebelumnya IGJ dalam sejumlah kesempatan juga menyatakan, TPP merupakan suatu mega trading blok yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, IGJ menilai implementasi perjanjian perdagangan bebas menjadikan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah dan menjadi pasar impor bagi produk barang dan jasa negara lain.

Jika Indonesia bergabung dengan TPP maka dinilai tidak banyak peluang yang bisa diraih Indonesia dalam meningkatkan kinerja perdagangannya, khususnya di tengah situasi pelemahan ekonomi global saat ini. Hal itu, didukung dengan data perdagangan Indonesia dengan ke-12 negara anggota TPP, 80 persen diantaranya terus mengalami kecenderungan negatif dari seluruh total perdagangan.

Sebagaimana diketahui, neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan defisit dengan sejumlah negara seperti dengan Australia, Brunei, Cile, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, dan Vietnam. (ant)

BAGIKAN