BJ Online JAKARTA – Penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) tentang Pasar Rakyat masih terkendala pendanaan dan juga komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan pasar tradisional yang mampu memberikan hak-hak konsumen dengan baik. “Ada keberatan masalah dana, satu pasar itu membutuhkan Rp80 juta untuk SNI. Padahal pemerintah daerah sebenarnya bisa mengatasi masalah itu, tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah dan pengelola pasar,” kata Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (20/4).

Saat ini, SNI Pasar Rakyat yang ada di Indonesia baru diterapkan pada tiga pasar rakyat saja. Pada tahun 2015 lalu program tersebut masih baru saja diluncurkan, dan pada tahun 2016 ini program tersebut sudah berjalan dan masih dalam proses pendataan. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Manggis Jakarta Selatan, Pasar Pondok Indah Jakarta Selatan dan Pasar Cibubur Jakarta Timur.

“Sekarang ini penerapan sudah berjalan, tetapi belum dinilai dan masih dalam proses. Pada tahun ini bisa didata mana yang sudah menerapkan SNI, kemudian dinilai dan diumumkan untuk yang sudah sesuai dengan SNI Pasar Rakyat,” kata bambang.

Beberapa titik lemah untuk menerapkan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat tersebut adalah mengubah pola pikir dari pasar tradisional yang kaku menjadi lebih terstruktur. Sementara dari sisi fisik pasar, meliputi tata letak, pengelolaan pasar dan juga pengelolaan limbah.

Untuk mengubah pasar rakyat menjadi pasar yang memiliki SNI memang diakui tidak mudah. Namun untuk wilayah-wilayah lain di luar Jakarta masih terbilang lebih mudah dan hanya membutuhkan sedikit pembenahan dibandingkan di Jakarta yang sudah padat. “Di Jawa itu relatif lebih baik untuk pasarnya ketimbang di Jakarta yang sudah sangat padat. Di daerah, tinggal dibenahi sedikit bisa menjadi SNI Pasar Rakyat. Pasar ini memiliki potensi strategis dalam perekonomian,” ujar Bambang.

Ke depannya, lanjut Bambang, memang diperlukan gerakan nasional seperti percontohan di daerah-daerah yang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya dalam menerapkan SNI Pasar Rakyat. Selain itu, dengan adanya pasar yang lebih baik maka bisa menggerakkan sumber ekonomi daerah dan untuk kedepannya, SNI Pasar Rakyat akan menjadi syarat dalam penilaian Adipura. Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Logistik dan Sarana Distribusi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Robert James Bintaryo mengatakan bahwa penerapan SNI Pasar Rakyat tersebut memang tidak mudah dan perlu dilakukan lebih intensif. “Untuk pengelola itu tidak mudah, memang perlu dilakukan lebih intensif,” kata Robert.

Saat ini salah satu program Kementerian Perdagangan adalah melakukan revitalisasi pasar sebanyak 5.000 pasar hingga tahun 2019 mendatang. Pada tahun 2015 lalu, tercatat sudah sebanyak 1.010 unit baik untuk pembenahan kondisi fisik pasar, ekonomi, sosial budaya dan juga manajemen pasar. Dari sebanyak 1.010 pasar yang sudah direvitalisasi tersebut, sebanyak 182 pasar direvitalisasi menggunakan dana tugas perbantuan, sementara 65 lainnya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan 763 pasar dari Dana Alokasi Khusus. “Tentunya kita harapkan semua (ber-SNI), bukan hanya yang 5.000 pasar saja akan tetapi pasar lain yang sudah bagus,” kata Robert.

Parameter untuk SNI Pasar Rakyat meliputi aspek ruang dagang, aksesibilitas dan zonasi, ketersediaan pos ukur ulang dan sidang tera ulang, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, sistem drainase, ketersediaan air bersih pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan dukungan sarana telekomunikasi.

Selain itu juga mencakup pemenuhan terhadap aspek azas pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, prosedur kerja pengelola pasar, SDM pengelola pasar, pemberdayaan pedagang dan pembangunan atau pengembangan pasar. (ant)

BAGIKAN