BJ Online DEPOK – Pemerintah Kota Depok mengaku tahun ini, akan mengucurkan anggaran sebesar Rp5,4 miliar untuk memperbaiki 300 rumah di 11 kecamatan dalam program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rencananya, tiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp18 juta.

Walikota Depok, Mohammad Idris, mengakui lebih dari dua ribu rumah di Depok masuk kategori tidak layak huni. Selain itu catatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masih ada 132,72 hektar permukiman dan perumahan kumuh di Depok.

“Pertahun selalu ada RTLH yang diperbaiki, selain itu kami juga berusaha untuk terus mengurangi kawasan kumuh,” katanya di Depok, Kamis (21/4).

Sementara itu, Kepala Bappeda, Hardiono menuturkan jumlah permukiman kumuh sejak 2010 sampai sekarang terus berkurang. Tercatat pada 2010 ada seluas 564,51 hektar perumahan dan permukiman kumuh.

“Memang perumahan dan permukiman kumuh jumlahnya terus turun. Kami ingin tahun 2019 nanti Depok harus menuntaskan masalah itu,” ujarnya.

Salah satu program yang ditawarkan pemerintah untuk mengubah permukiman kumuh, adalah dengan memberikan bantuan perbaikan RTLH. Selain itu, Depok juga terus bebenah untuk memperbaiki pembangunan infrastruktur jalan maupun pembangunan taman, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik total penduduk miskin di Depok, mencapai 2,18 persen di tahun 2014. Jumlah tersebut setiap tahun selalu turun, karena ada upaya dari lintas instansi untuk memperbaiki kualitas dan taraf hidup warga Depok.

Diperkirakan masih ada 48 ribu penduduk miskin di Depok. Namun, secara makro pertumbuhan ekonomi di Depok terus meningkat. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi di Depok mencapai 6,36 persen, 2011 mencapai 6,58 persen, 2012 mencapai 7,15 persen, 2013 mencapai 6,92 persen dan 2014 mencapai 7,09 persen. (jif)

BAGIKAN