Pemprov Banten Didesak segera Tetapkan Zonasi Pesisir

399

BJ Online LEBAK – Pemerintah Provinsi Banten didesak segera menetapkan  zonasi pesisir selatan Kabupaten Lebak karena sudah diatur oleh Undang-Undang No.27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Kami berharap Gubernur Banten Rano Karno dapat menetapkan zonasi pesisir selatan yang meliputi Kecamatan Wanasalam, Malingping, Bayah, Cihara, Panggarangan dan Cilograng,” kata Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lebak Winda Triana di Lebak, Jumat.

Penetapan zonasi pesisir selatan Kabupaten Lebak itu sesuai dengan amanat dalam undang-undang tersebut. Pemerintah daerah sebelum menetapkan kegiatan zonasi pesisir itu sudah ada regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, penetapan sistem zonasi tersebut merupakan kewenangan Pemprov Banten dan tidak perlu penerbitan peraturan daerah (Perda). “Kami mendesak Pemprov Banten segera mensahkan zonasi pesisir sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir,” katanya.

Menurut dia, selama ini pesisir selatan Kabupaten Lebak memiliki berbagai kepentingan sehingga dikhawatirkan ke depan menimbulkan konflik. Karena itu,  penetapan zonasi pesisir itu perlu direalisasikan untuk mencegah konflik kepentingan antar pemangku stakeholder, diantaranya antarinstansi pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu, Pemprov Banten harus segera mensahkan penetapan zonasi sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.Apabila, zonasi pesisir itu sudah ditetapkan dalam kawasan Pertambangan maka dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben).

Zonasi kawasan objek wisata maka dikelola oleh Dinas Pariwisata dan zonasi perikanan maka Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mengelolanya. “Kami imbau seluruh komponan masyarakat juga pemangku kepentingan hendaknya mendukung rencana pemberlakuan pengelolaan zonasi pesisir guna mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (ant)

BAGIKAN