Pungli Kembali Nodai Pendidikan Tangsel

925

BJ Online TANGSEL – Temuan pungutan liar (pungli) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali terjadi. Tak hanya terjadi pada tahap seleksi masuk, bahkan saat daftar ulang, peserta kembali harus dibebankan sejumlah biaya siluman hingga jutaan rupiah tanpa ada rincian secara jelas. “Kepada masing-masing orangtua murid baru, panitia PPDB SMA Negeri 3 saat proses daftar ulang memberikan kwitansi yang harus segera dibayarkan sebesar Rp1.205.000. Besaran tersebut meliputi uang SPP bulanan dan biaya administrasi yang belum jelas peruntukannya,” ungkap salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu (29/6).

Berdasarkan tanda terima berbentuk selembar kwitansi, panitia PPDB sekolah hanya menuliskan nama murid, besaran pembayaran, dan peruntukan pembayaran tercantum kebutuhan personal kelas X. Bukti kwitansi memang tak dibubuhi stempel sekolah. Pada bagian pojok kanan bawah hanya tertera tandatangan penerima dengan nama Wiwin P Indayar.

Tak hanya itu, orangtua murid diminta mengisi kwitansi kosong dan menyerahkan uang sesuai angka yang diisi. Pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah bermodus uang sumbangan sukarela. “Kalau (pungutan) ini beda lagi. Kita dikasih kwitansi kosong dan disuruh isi sendiri, tapi kwitansinya enggak dikasih ke kita. Jumlahnya bisa beda-beda. Bingung aja, belum masuk banyak uang ini itu. Kan serba salah, kalau enggak bayar takutnya nanti anak kita di sekolah dibedain sama gurunya,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Bambang, mengatakan, dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan di Kota Tangsel, peserta didik tingkat SMA Negeri sederajat hanya dibebankan iuran SPP bulanan. Untuk pelaksanaan pendidikan, kebutuhan tersebut sudah ada sumber dananya lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pemerintah pusat maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari pemerintah daerah. Sementara perbaikan dan perawatan infrastruktur gedung sudah ditanggung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel. “Semua pelaksanaan pendidikan sudah dijamin pemerintah, sampai masalah ekstrakurikuler atau ada net yang rusak. Masalah BOS dan BOSDA itu sebenarnya tanggungjawabnya besar. Tidak benar ada alasan kutipan selain spp bulanan,” pungkasnya. (nov)

BAGIKAN