Implementasi Program Prioritas Nasional Dikendalikan Bappenas

10

BJ Online JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) siap mengendalikan implementasi program prioritas nasional pada 2018, seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2017 tentang proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

“PP itu penekanannya sinkronisasi perencanaan penganggaran sehingga apa yang direncanakan itu nanti akan dilanjutkan dengan penganggaran dan kita mempunyai kendali atas implementasi dari prioritas nasional,” kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu.

Dengan adanya PP tersebut, Bappenas kini memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program prioritas nasional. Bappenas diberi kuasa untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan anggaran serta kebijaka tahun berjalan. “Jadi semua kegiatan kementerian/lembaga terkait prioritas nasional, sudah diidentifikasi Bappenas akan dikendalikan. Artinya harus bisa dilaksanakan dan tidak boleh dibatalkan,” ujar Bambang.

Selama ini, lanjut Bambang, kadang proyek yang sudah dianggap prioritas oleh Bappenas justru tidak dianggarkan oleh kementerian/lembaga. Ada pula proyek prioritas yang sudah dianggarkan oleh K/L justru putus di tengah jalan karena ada pemotongan atau pembatalan.

“Nah kita tidak mau itu terulang lagi. Kita ingin punya kendali sampai proyek itu dilaksanakan. Karena kalau perencanaan kan sudah ada target-target, dampaknya segala macam. Kita ingin kegiatan itu harus dilakukan,” katanya.

Dengan PP No.17 Tahun 2017 tersebut, Bappenas beserta Kementerian Kordinator terkait dapat melakukan kordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Menteri ataupun pimbinan lembaga juga harus menyampaikan hasil pelaksanaan program dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun berjalan kepada Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan setiap tiga bulan. “Itu kita mulai tahun 2018, sekitar 35 persen dari belanja K/L itu bagian dari prioritas nasional. Itu nanti yang akan kita lakukan pengendalian,” ujar Bambang. (ant)

BAGIKAN