Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

BJ Online JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal tak akan pernah selesai karena banyak negara yang sekarang kekurangan sumber daya ikannya. “Illegal fishing tidak akan pernah selesai,” kata Menteri Susi dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.

Menurut dia, aktivitas pencurian ikan bisa saja berhenti bila negara-negara tetangga Indonesia telah pulih lagi sumber daya ikannya dan jumlah stok mereka juga sudah banyak kembali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membuat pernyataan publik yang datanya bohong, apakah itu terkait stok ikan atau lainnya.

Pemerintah, bakal terus mereformasi berbagai bidang di bawah sektor kelautan dan perikanan seperti memberdayakan budi daya perikanan nasional. Sebelumnya, Menteri Susi juga menyatakan bahwa pemberantasan pencurian ikan bila dilakukan suatu negara maka sama saja akan menguntungkan negara tersebut sehingga berbagai pemerintahan di dunia juga diharapkan fokus untuk melakukannya.

Di Indonesia, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan Indonesia saat ini adalah 50 persen lebih tinggi daripada PDB nasional. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI juga menyatakan komoditas ikan berkontribusi besar terhadap deflasi Indonesia.

“Indeks stok ikan MSY (Maximum Sustainable Yield) kami meningkat dari 6,5 juta ton pada 2014, menjadi 7,1 juta ton pada 2015, dan menjadi 9,9 juta ton pada 2016. Tahun ini diperkirakan menjadi 12 juta ton,” papar Susi.

Untuk itu, Susi menginginkan negara-negara di dunia bekerja sama untuk menutup celah yang memungkinkan sindikat kejahatan perikanan beroperasi secara bebas di seluruh dunia. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak warga dari berbagai kalangan untuk bersama-sama dapat memberantas praktik penangkapan ikan destruktif atau merusak dengan bom dan racun ikan.

“Kami meminta bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai Pokwasmas (kelompok pengawas masyarakat) agar pencegahan awal bisa dilakukan karena sulit sekali mendeteksi mereka (pelaku penangkapan ikan destruktif),” kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Eko Djalmo Asmadi dalam jumpa pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut Eko, aktivitas penangkapan ikan destruktif sangat membahayakan karena hanya sekitar 200 gram bahan peledak sana dinilai bisa merusak hingga sekitar 5,3 meter kubik terumbu karang. Eko memaparkan, penangkapan ikan yang merusak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dengan menggunakan peledak dan menggunakan racun ikan. “Daerah rawan destructive fishing ini cukup banyak di Indonesia, dan sudah dipetakan oleh pihak kepolisian,” ucapnya. (ant)

BAGIKAN