BJ Online JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengingikan Peraturan Menteri Perdagangan No 16/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas yang dinilai menciptakan ketidakadilan. “Saya berharap perlu dikaji kembali dan kalau perlu ditinjau ulang Permendag ini,” kata Nasril Bahar, Senin.

Menurut politisi PAN itu, pengkajian ulang penting karena regulasi tersebut disinyalir menciptakan keuntungan bagi sejumlah perusahaan. Dia juga berpendapat bahwa fenomena merembesnya gula kristal rafinasi ke pasar adalah karena ketidakmampuan Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan peraturan presiden tentang tata niaga gula rafinasi.

Dengan demikian, dibuatlah Permendag yang menggunakan bursa pasar lelang dengan alasan terkait kecemasan agar tidak terjadi rembesan gula rafinasi ke pasar. Namun, ia menyatakan bahwa dengan adanya Permendag tersebut menguntungkan perusahaan lelang komoditas sehingga tata niaga yang ada dinilai tidak adil.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menggalakkan untuk terus meningkatkan revitalisasi pabrik di sejumlah daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas komoditas gula. “Saya sangat mendorong adanya revitalisasi pabrik karena untuk apa buat pabrik baru jika pabrik yang ada bisa dioptimalkan,” kata Edhy Prabowo.

Menurut dia, revitalisasi lebih baik karena membangun pabrik baru mendorong investasi dengan dana yang besar serta memakan waktu pembangunan yang cukup lama. Ia juga menyatakan agar berbagai pihak tidak termakan isu bahwa suatu pabrik dinilai tidak produktif karena hasil rendemennya yang kurang bagus.

Ia berpendapat perlu juga dilihat dari segi kualitas memeras mesinnya, karena kualitasnya sudah tidak bagus maka mesin pemeras tersebutlah yang dinilai harus diperbaiki. “Tentunya kita tidak ingin berlama-lama membiarkan sesuatu yang sudah jelas merugi,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Ibnu Multazam juga sepakat bahwa revitalisasi pabrik bermanfaat untuk memperoleh hasil rendemen tebu yang lebih optimal. Politisi PKB itu juga mendorong Kementerian Pertanian mengambil alih badan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) karena badan tersebut dinilai sudah tidak memproduksi kualitas bibit yang baru. (ant)