TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta proses pengisian jabatan di tubuh pemerintah daerah setempat menjauhi praktik jual beli jabatan. Hal ini mengingat Pemkot Tangsel baru saja selesai menggelar lelang jabatan untuk posisi lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). “Pada proses lelang tahap kedua harus mengedepankan transparansi, profesional dan proporsional,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Saprudin.
Lebih lanjut Saprudin mengatakan, masih ada empat OPD lain yang belum memiliki pimpinan definitif. Antara lain Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB). “Jangan sampai ada jual beli jabatan. Kami juga ingin konteks suka dan tidak suka juga harus dijauhkan dalam proses lelang jabatan ini. Karena lelang jabatan tersebut bertujuan untuk mencari SDM yang terbaik dalam memimpin OPD di Kota Tangsel,” imbuhnya.
Saprudin menambahkan, mengenai transparansi seperti penilaian dan pelaksanaannya harus benar-benar terbuka. Agar semua pihak dapat melihat seperti apa proses yang dijalankan dalam lelang jabatan ini. “Tim Pansel harus benar-benar terbuka dalam proses penilaian dan pelaksanaannya. Agar semuanya dapat diketahui oleh semua pihak,” tandasnya.
Menurut Saprudin, yang terpenting lagi ialah rekam jejak para calon yang ikut lelang jabatan nanti harus benar-benar dilihat. Agar pejabat yang terpilih berintegritas. “Yang tidak kalah penting dibandingkan soal penilaian ialah rekam jejaknya seperti apa. Agar para tim pansel ini tahu seperti apa OPD yang dinilai layak untuk menempati posisi Kepala OPD,” pungkasnya. (nov)
