DEPOK (Bisnis Jakarta) – Sebagai kawasan penyangga ibu Kota Jakarta, Wilayah Kota Depok kerap mengalami lonjakan penduduk pendatang baru, terutama setelah mudik lebaran. Untuk mengantisipasi hal itu, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Diarmasyah dalam waktu dekat bakal melakukan penertiban sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

“Berdasarkan Perda tersebut bagi warga yang tidak ber-KTP Depok agar melapor 1×24 jam ke Ketua RT/RW setempat dan wajib mengurus Surat Keterangan Tempat Tingga (SKTT) agar memudahkan dalam pendataan dan pengawasan,” Katanya.

Menurutnya, sasaran penertiban akan dilakukan ke kontrakan atau kosan yang berada di area tertentu seperti area pabrik dan universitas. Menurut Diarmasyah, pihaknya memprediksi penduduk pendatang baru akan datang ke lokasi tersebut setelah libur lebaran.

“Penertiban akan kami lakukan bagi pendudukan non permanen yang hanya bekerja atau bersekolah di Kota Depok. Penertiban ini lebih bersifat persuasif atau pendekatan dan nanti disarankan kepada warga pendatang baru untuk membuat SKTT bagi yang belum membuat,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau penduduk pendatang baru untuk mematuhi Perda Kota Depok. Dimana bagi setiap warga yang bukan warga Kota Depok untuk melaporkan diri 1×24 jam kepada Ketua RT/RW setempat dan membuat SKTT. “Selanjutnya, wajib untuk membuat SKTT paling lambat 14 hari setelah melapor ke RT/RW setempat. SKTT bisa dibuat di kantor kelurahan dengan masa berlaku selama enam bulan dan bisa diperpanjang,” ungkapnya. (jif)