Kejar Target Rasio Elektrifikasi, PLN Terima Kredit Rp 1,1 Triliun

    20
    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-
    BNI ikut serta menyalurkan  pembiayaan untuk Program 35.000 Mega Watt (MW) secara sindikasi. Kali ini, kredit BNI disalurkan untuk membiayai Proyek Transmisi dan Gardu Induk Jawa Bagian Tengah bagi PT PLN dengan Maksimum Kredit mencapai Rp 4,5 Triliun. Porsi BNI dalam pembiayaan sindikasi tersebut mencapai Rp 1,1 triliun.

    Pembiayaan sindikasi tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kredit antara Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto dengan Direktur Bisnis Korporasi BNI Putrama Wahju Setyawan serta direktur bank peserta sindikasi lainnya di Jakarta, Rabu (14/11)

    Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah.

    Putrama mengatakan, program 35.000 MW untuk Proyek Transmisi dan Gardu Induk Jawa Bagian Tengah ini memiliki total nilai proyek sebesar Rp 5,4 triliun dan mendapatkan Penjaminan Pemerintah. Proyek Transmisi dan Gardu Induk ini terdiri atas pembangunan Transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV, dan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV.

    Setelah seluruh proyek ini tuntas, kata dia, diharapkan akan semakin mendekatkan Indonesia terhadap pasokan listrik  35.000 MW, sehingga Target Rasio Elektrifikasi sebesar 99% pada tahun 2022 dapat dikejar. "Dalam pembiayaan sindikasi ini, BNI berperan sebagai Joint Mandated Lead Arranger, and Bookrunners (JMLAB)," paparnya.

    Ia mengatakan, BNI tidak hanya mendukung proyek-proyek infrastruktur jalan tol, melainkan infrastruktur non-fisik seperti listrik. Dukungan tersebut sejalan dengan target rasio elektrifikasi yang hampir mencapai 100% pada tahun 2022 mendatang.

    Sampai saat ini, progress proyek tersebut sudah mencapai 39,3% dari nilai proyek. Segala fasilitas yang telah diberikan oleh BNI pada PLN digunakan untuk proyek yang mendapatkan Penjaminan Pemerintah dan juga Pinjaman yang bersifat Coporate Loan. (son)