Proxy War dan Hoaks Penjajahan Gaya Baru

    23
    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-
    Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah meminta rakyat Indonesia tetap bersatu dan konsisten menjaga dan mengawal Pancasila dan NKRI. Apalagi saat ini sangat masif provokasi, fitnah, hoaks, dan adu-domba di media sosial (medsos) atau proxy war menjelang pilpres 2019 ini. "Jadi, penjajahan bentuk baru saat ini adalah proxy war, hoaks, provokasi dan adu domba di medsos. Sehingga semua harus komitmen menjaga Pancasila dan NKRI sebagai warisan para pahlawan,” tegas Ahmad Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (13/11).

    Hal itu disampaikan dalam diskusi 4 pilar MPR RI “Memaknai Perjuangan Pahlawan Nasional” bersama Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, dan peneliti utama LIPI Siti Zuhro.

    Menurut Basarah, dari sekitar 262 juta penduduk, terdapat 371,4 juta pengguna smartphone, dan satu orang ada yang memiliki dua – tiga handphone. "Kalau terjadi caci-maki, saling hujat, dan fitnah, maka bangsa ini bisa mudah terpecah-belah,” ujar politisi PDIP itu.

    Termasuk provokasi, bahwa yang Islam bukan nasionalis, dan sebaliknya nasionalis bukan Islam. Ini kata Basarah, politik devide et impera, pecah-belah. “Semua menjadi ahlul fitnah berjamaah. Apalagi semua Hp yang dipakai dikendalikan asing, sehingga asing akan mudah memecah-belah bangsa ini,” terang Basarah.

    Sementara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahih meminta generasi muda ke depan harus merawat Pancasila dan NKRI. Para pahlawan telah merelakan jiwa dan raganya untuk Kemerdekaan RI. "Mereka itu berbeda agama, suku, budaya, golongam, juga parpol, tapi tetap bersatu untuk NKRI,” ungkapnya.

    Peneliti Utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  Siti Zihro,  menekankan pentingnya pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), integritas, karakter, dan mentalitas agar bangsa ini tidak kehilangan dis-orientasi. "Orientasi untuk membangun jati diri, dignity, kemandirian, kedaulatan, martabat untuk mendorong proses demokrasi yang sejahterakan rakyat. Bukan demokrasi liberal, dan ini tanggung jawab parpol,” pungkasnya. (har)