Dubes Diminta Dukung Pembangunan Ekonomi di Daerah

    23
    MANGUPURA (Bisnis Jakarta)-

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengajak para duta besar negara sahabat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah di Indonesia. "Kami ingin mendorong untuk dilakukannya kerja sama, bukan hanya antarnegara tetapi juga antarpemerintah daerah, dalam bentuk sister provinces dan sister city," kata Oesman Sapta pada pembukaan Regional Diplomatic Meeting  (RDM) 2018 di Legian, Bali, Jumat (7/12).

    Acara dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat, para gubernur, serta organisasi pemerintahan seluruh Indonesia. Hadir pula Gubernur Bali I Wayan Koster serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

    Senator asal Kalimantan Barat itu meyakini melalui kerja sama para duta besar negara sahabat, para gubernur dan DPD secara kelembagaan maka  masing-masing daerah dan rakyatnya dapat saling belajar bersama, berbagi pengalaman, sekaligus membina hubungan persahabatan. "Ada banyak sekali peluang-peluang baru di berbagai daerah di Indonesia yang bisa digarap secara kerja sama dengan pelaku bisnis dari masing-masing negara," ungkap OSO panggilan akrabnya.

    Apalagi menurutnya, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah  sehingga pengambil keputusan investasi di banyak sektor itu berada di daerah-daerah.

    Dia mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan dalam era keterbukaan saat ini, penting untuk menjalin kolaborasi dengan mitra-mitra di luar negeri untuk bersama-sama mengambil manfaat dari hubungan ekonomi, perdagangan, sosial budaya, teknologi dan sebagainya. "Kolaborasi tersebut akan menciptakan simbiosis mutualisme sehingga pembangunan menjadi lebih mencerminkan keadilan dan keberlanjutan (sustainability)," ujarnya.

    Ada beberapa catatan yang menurut OSO perlu diperhatikan di dalam menyukseskan pembangunan dari pinggir atau daerah tersebut. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu menjalin hubungan yang semakin harmonis dan sinergis. Sehingga setiap regulasi di pusat maupun daerah mencerminkan kesamaan visi dan arah serta tujuan pembangunan tersebut secara berkesinambungan.

    Kedua, perlu memanfaatkan segala kekuatan dan sumber daya yang  dimiliki. Baik itu sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) sebaik mungkin dan seefisien serta seefektif mungkin agar Indonesia dapat membangun daya saing yang tangguh ke depan.

    OSO berharap RDM ini dapat terus dilanjutkan dalam bentuk pertemuan tahunan maupun jangka waktu tertentu. "Khususnya bagi daerah-daerah dalam satu wilayah yang sama dalam pertemuan secara bilateral, demi kemajuan bersama," katanya.

    Menurutnya, RDM ini akan menjadi sebuah platform peningkatan intensitas komunikasi dan interaksi kerja sama daerah-luar negeri.

    Dalam pelaksanaan fasilitasi dan dukungan komunikasi serta interaksi daerah dan luar negeri ini, DPD akan tetap melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah serta lembaga negara lainnya.

    Indonesia  merupakan negara kepulauan yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi.

    Selain itu kata dia, Indonesia juga memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, serta beragam bahasa, etnis, dan adat istiadat yang tersebar di 17 ribu pulau. "Namun, kami menyadari tidaklah mudah mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah tersebut dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera," sebut OSO.

    Saat ini pemerintah telah menetapkan  pelaksanaan pembangunan nasional  dimulai dari pinggir atau daerah dengan memberikan titik tekan pada kemampuan, karakter dan sumber daya khas dari masing-masing. Hal ini dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. "Karena apabila daerah terbangun dan kuat maka negara dan bangsa akan menjadi kuat pula," tegasnya.

    Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan pemerintah provinsi Bali telah berkomitmen fokus menjalankan pemerintahan pada upaya menjaga konservasi alam, kekompakan masyarakat dan keutuhan Bali. Komitmen tersebut sesuai dengan ajaran Tri Hitna Karana yang diyakini masyarakat Bali. "Bali akan fokus pada konservasi alam, manusia dan Bali. Sesuai visi kami menjaga keharmonisan alam Bali. Dalam pola pembangunan pola semesta berencana sesuai gagasan Bung Karno. Menjadikan Pulau yang suci agubg," ucap Koster.

    Koster meyakini vibrasi kesucian dan keindahan alam Bali akan berikan pondasi kuat bagi NKRiI, juga sistem ketatanegaraan di negara ini termasuk di dalamnya DPD RI. "Sebagai Gubernur Bali saya sambut baik dengan pertemuan ini. Semoga sukses," kata Koster.

    Lebih jauh ia menijelaskan karakteristik Pulau Bali. Sebagai pulau kecil meliputi 716 desa, 1493 desa adat jumlah penduduk 4.3 juta. Bali punya 5000 pura. "Karakteristik lain yang unik karena punya alam dan manusia yang menyatu," ungkapnya.

    Keunikan lainnya adalah selain alam yabg indah, Bali memiliki  Gunung Agung di hulu dan pantai di hilir. "Bali didiami manusia yang memiliki tatacara kebudayaan dan spriitualitas yang tinggi diwadahi dalam desa adat sebagai simbol adat istiadat serta keraguan lokal sehingga terwujud alam kehidupan yang suci," sebutnya.

    Para tetua Bali, sambungnya juga memberikan wejangan tentang cara hidup yang menyatu dengan alam. "Manusia adalah alam itu sendiri sehingga haris sejalan dengan alam. Hidup harus hormati alam oleh karen itu hidup haris kasihi alam," imbuhnya.

    Ajaran Tri Hitna Karana, dijelaskan Koster sangat dioegabg teguh masyahakat Bali. Pertama keseimbangan manusia dengan sang pencipta, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. "Kehidupan masyarakat Bali diatur dalam hukum adat, guyub. Itulah sebabnya Bali disebut pulai kecil namun indah," tegasnya. (har)