Pesta Rakyat Penangkapan Bupati, Refleksi Kerinduan pada Birokrasi Bebas KKN

    18
    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-

    Fenomena reaksi warga Cianjur menggelar pesta rakyat untuk mensyukuri penangkapan Bupatinya Irvan Rivano Muchtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bisa menjadi cambuk bagi birokrasi pemerintah pusat dan daerah lain.

    Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai syukuran warga pasca mengetahui pemimpinnya seorang koruptor dinilai merefleksikan kehendak semua elemen masyarakat Indonesia yang merindukan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Selama ini mereka hanya diam sambil menunggu dengan penuh harap adanya kekuatan yang bisa menghentikan perampokan hak-hak rakyat itu. Dan, ketika harapan warga Cianjur itu terwujud, wajarlah kalau mereka bersyukur," sebut Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, (16/12).

    Fenomena itu juga dinilainya sebagai indikator bahwa korupsi masih marak, dan fakta itu mengecewakan sekaligus menyakiti nurani rakyat. Reformasi birokrasi dinilai gagal karena tidak mampu menangkal korupsi. "Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak bagi oknum birokrat melakukan korupsi," ujarnya.

    Politisi Partai Golkar tersebut meyakini warga Cianjur yang secara spontan pada  Jumat (14/12/2018) memadati area alun-alun kabupaten untuk merayakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menangkap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, bukanlah rekayasa dari pihak tertentu.

    Fakta tersebut menjelaskan bahwa warga Cianjur spontan merayakan hasil sergapan KPK, mereka menyuarakan rasa syukur dan berterima kasih kepada KPK yang bisa menghentikan perilaku korup oknum birokrat di daerahnya.

    Mantan Ketua Komisi Hukum DPR RI itu juga menilai sangat mudah memaknai apa yang tersirat dari respons warga Cianjur itu. Dibalik rasa syukur dan senang itu, tersimpan kemarahan dan kekecewaan warga Cianjur pada oknum birokrat daerah yang tamak.

    Ia juga mengaku merasakan suasana bathin yang sama bahwa semua elemen masyarakat di berbagai daerah pasti punya harapan yang sama dengan warga Cianjur. Mereka berharap birokrasi pemerintah daerah bersih dari perilaku koruptif.

    Hal ini mengingat sebelum kasus bupati Cianjur, sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Namun, fakta-fakta historis itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera.

    Efek Jera

    Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, yakni 28 operasi. Bupati Cianjur merupakan kepala daerah ke-21 yang disergap melalui OTT dan menjadi kepala daerah ke-38 yang dijaring OTT.

    Karena efek jera tak kunjung tumbuh, Bamsoet memastikan penangkapan maupun OTT KPK ternyata tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, oknum birokrat yang nakal akan selalu mencari modus baru untuk bisa merampok uang negara. Maka, strategi pencegahan korupsi menjadi sangat penting. "Berdasarkan kecenderungan itu, pimpinan DPR mendorong pemerintah melalui Kemenpan RB untuk membangun kerja sama dengan KPK merumuskan strategi pencegahan korupsi. Pada akhirnya, publik akan menggukur hasil maksimal reformasi birokrasi dari kemampuan sistem birokrasi pusat dan daerah memperkecil ruang bagi oknum birokrat melakukan korupsi," tegasnya.

    Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditangkap tim KPK pada Rabu (12/12) subuh di halaman Masjid Agung Cianjur. KPK telah menetapkan Irvan sebagai tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur.

    Dari OTT, KPK menyita duit Rp 1,5 miliar. Uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur Rosidin, serta Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan sebagai tersangka. Ketiganya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. (har)