Polemik Kotak Suara Kardus dan Tercecernya Blanko e-KTP, ILUNI UI Sarankan Ini

    26
    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-
    Adanya  kekhawatiran  masyarakat terhadap  penggunaan karton sebagai kotak suara serta banyak  ditemukannya blanko kosong e KTP (kartu tanda penduduk elektronik) merupakan wujud nyata adanya perhatian dan keinginan kuat masyarakat akan Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil. Munculnya reaksi pro kontra ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah. Jika kepercayaan publik terhadap KPU telah baik, maka kotak suara dari bahan apapun tak akan dipermasalahkan. Untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat perlu segera disosialisasikan  pengamanan kotak suara dari kardus dan penggunaan e-KTP sehingga Pemilu berjalan lancar, aman dan damai. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bulanan (Disbul) Policy Centre (Polcent) Badan Pengurus Harian (BPH) Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), di Gedung Rektorat UI Salemba Jakarta, Kamis (20/12).

    Acara  yang dibuka Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono  menghadirkan pembicara antara lain Ketua KPUD Jakarta periode 2012-2017 Sumarno, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria, deputi direktur Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati serta el Luthfie sebagai moderator.

    Arief memaparkan, ILUNI UI sebagai bagian dari masyarakat akan selalu hadir dan memperhatikan segala hal yang menjadi kepedulian dan perhatian masyarakat. ILUNI UI selalu berusaha memberikan jalan keluar atau solusi atas segala persoalan yang ada di masyarakat untuk menjadikan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik lagi. "Salah satu perhatian dan kepedulian  ILUNI UI Saat ini adalah kelancaran dan terselenggaranya Pemilu yang jujur adil, aman dan damai,” kata Arief.

    Berkaitan dengan munculnya  kekhawatiran dari masyarakat akan terjadi kecurangan jika kotak suara terbuat dari karton, Arief mengharapkan, agar KPU segera meningkatkan jaminan keamanan bagi kotak suara dari bahan karton sekaligus  mendorong KPU untuk lebih gencar melakukan sosialisasi  mengenai kekuatan dan keamanan kotak suara tersebut.

    Sementara Soemarno menyampaikan, penggunaan  kota suara dari bahan karton bukan yang pertama kali. Tahun 2014 yang lalu, kata dia, juga menggunakan bahan yang sama untuk kotak suara. "Penggunaan kotak suara dari bahan karton ini bukan kali pertama, melainkan telah dipergunakan pada Pemilu 2014 dan Pilkada Serentak 2015, 2017 dan 2018 sebagai pengganti kotak alumunium yang rusak. Kotak suara yang akan dipergunakan nanti tidak berupa kardus yang biasa, tetapi kotak dari bahan karton khusus yang telah diuji ketahanannya," kata Sumarno.

    Sumarno maupun Ahmad Riza Patria sependapat dengan Ketua ILUNI UI Arief Budhy Hardono. Menurut Sumarno, KPU harus segera memberikan penjelasan yang detail dan komprehensif terhadap permasalahan dan pengamanan kotak suara dari kardus. Hal ini agar kepercayaan masyarakat pemilih dapat terus menguat sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. “Jika tetap menggunakan kotak suara dari bahan kardus, KPU Harus memastikan keamanannya agar tak terjadi peluang kecurangan,” tegas Ahmad.

    Sedangkan Khoirunnisa mengingatkan, yang perlu perhatian dalam Pemilu mendatang adalah mengetahui dengan jelas bagaimana kotak suara dan logistik pemilu lainnya didistribusikan. Hal ini mengingat tak semua wilayah di Indonesia bisa dijangkau lewat darat, ada kalanya harus melalui laut bahkan udara. "Tak hanya berkaitan dengan distribusi logistik, standarisasi pemahaman petugas KPU, termasuk anggota KPPS yang nanti bertugas pun menjadi sangat penting,” papar Khoirunnisa.

    Pengamanan E KTP

    Untuk menghindari adanya penyalahgunaan blanko e KTP  yang belum lama banyak ditemukan di berbagai daerah, baik Ahmad Riza Patria maupun Arief Budhy Hardono menyarankan pemerintah maupun KPU membuat standar operasional prosedur (SOP). Bila perlu, kata dia, KPU mengusulkan penggunaan card reader di setiap TPS (tempat pemungutan suara) pada saat Pemungutan suara berlangsung. "Perlu dipertimbangkan untuk (menggunakan) card reader di setiap TPS, khususnya di TPS yang ada indikasi atau sejarah pelanggaran. Untuk memastikan keaslian eKTP tersebut sebaiknya digunakan card reader," usul Arief.

    Arief mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan Pemilu dengan baik, amandan damai, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. (son)