Siapkan Regulasi Ojol, Kemenhub Gelar Diskusi

    26
    JAKARTA (Bisnisjakarta)- 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi membuka Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi. FGD berfokus untuk menampung berbagai macam pemikiran dari beberapa pakar, juga stakeholder pemerintah. “Isu yang selama ini dikeluhkan oleh pengemudi, itulah yang akan saya prioritaskan untuk dibahas,” ujar Dirjen Budi dalam FGD yang diadakan di Universitas Bakrie Jakarta, Kamis (10/1).

    FGD ini juga membahas kendaraan roda dua sebagai angkutan aplikasi berbasis teknologi informasi. “Ini adalah puncak saya sebelum memasuki satu arena lagi untuk menyusun regulasi untuk membuat norma terhadap kendaraan roda dua berbasis aplikasi. Saya berharap dari diskusi hari ini kita harapkan dapat menyampaikan pemikiran berdasarkan pengalaman dari pengemudi, serta kedua aplikator Grab dan Go-Jek. Karena kita ingin menampung berbagai macam aspirasi untuk proses bisnis ojek online,” jelas Dirjen Budi.

    Ada tiga poin utama yang disampaikan oleh para pengemudi, yaitu tarif, suspend, serta perlindungan keselamatan dan keamanan. "Tiga hal besar ini yang akan kita bedah dalam pasal-pasal di RPM,” ungkap Dirjen Budi.

    Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor berbasis aplikasi ini diawali oleh gagasan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, bahwa permasalahan menyangkut ojek online (ojol) diharapkan dapat selesai, sehingga tidak ada lagi konflik antara pengemudi ojol dengan pihak aplikator.

    Dalam proses pembuatan regulasi, kata dia, aspek yang akan dinormakan masih bisa berkembang, namun permasalahannya adalah waktu. Membuat pasal tidaklah mudah dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena dalam satu pasal terdapat banyak turunannya. "Saya sangat mengharapkan kedewasaan dan pemahaman kita, bahwa kita semua bersama-sama membuat sebuah regulasi yang dapat mensejahterakan para pengemudi yang mengemban profesi mulia. Maka dibutuhkan kerja sama dari semua pihak agar tetap menciptakan suasana kondusif selama proses berlangsung,” tegas Dirjen Budi.

    Salah satu hal yang sering menjadi perdebatan antara pengemudi dan aplikator adalah mengenai tarif. “Kalau menyusun tarif kita punya banyak indikator, tidak mungkin kita hanya buat 1 tarif, minimal akan kita buat tarif batas bawah dan batas atas,” jelas Dirjen Budi.

    Berbagai Elemen

    Dalam FGD ini Ditjen Hubdat juga mengundang berbagai elemen, tak hanya dari pengemudi namun juga kedua aplikator, akademisi, pengamat transportasi, hingga mahasiswa. Ikhsan, akademisi perwakilan dari Universitas Bakrie menyebutkan bahwa dengan adanya RPM ini merupakan salah satu bukti kehadiran Pemerintah di tengah- tengah masyarakat. “Hingga saat ini tidak ada yang mengatur hak dan kewajiban pengemudi ojol, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak ada yang bertanggungjawab. Ini fenomena luar biasa bahwa ojol angkutan alternatif yang diperlukan masyarakat. Dengan adanya tuntutan masyarakat inilah, Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pemerintah pun perlu mengkaji hal-hal yang perlu dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat,” ujar Ikhsan.

    Sementara itu, Tulus Abadi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menekankan pada perlindungan terhadap pengemudi ojol yang seringkali terabaikan waktu kerjanya. "Pada konteks angkutan roda dua memang tidak bisa langsung dianggap sebagai angkutan umum, tetapi bisa dijadikan sebatas angkutan lingkungan. Oleh karena itu, mari kita atur salah satu persoalan yaitu jam kerja yang terlalu lama. Sistem kejar bonus mengakibatkan pengemudi bekerja selama lebih dari 8 jam sehingga menyebabkan kelelahan. Aspek safety dan security yang sangat penting jadi terabaikan. Saya harapkan waktu operasional dan zonasi dapat dibatasi, karena kemacetan dan jarak tempuh yang jauh berpotensi membuat driver kelelahan dan membahayakan keselamatan dirinya dan juga penumpangnya,” ucap Tulus.

    Selain Ikhsan dan Tulus, dalam FGD ini hadir juga Ateng Aryono dari Organda, Darmaningtyas selaku Pengamat Transportasi, dan Azas Tigor Nainggolan sebagai pengamat transportasi. (son)