DPR Sarankan, Inpres tentang Bencana Direvisi

    6
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    DPR menggelar rapat kerja gabungan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Gedung DPR Jakarta, Rabu (23/1).

    Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah itu membahas penanganan pasca bencana alam di sejumlah daerah.

    Fahri Hamzah menjelaskan ada sejumlah  catatan terhadap penanganan bencana yang terjadi akhir-akhir ini di sejumlah wilayah Indonesia oleh pemerintah. Beberapa catatan itu menjadi tugas DPR RI dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah.

    Sejumlah catatan penting itu antara lain  perlunya revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 guna mempercepat menanganan bencana yang terjadi di banyak daerah, seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Banten, Lampung dan Sukabumi. “DPR minta pemerintah untuk pertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018. Sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak. Waktu itu bencana masih terjadi di Lombok dan Sumbawa, serta seluruh kementerian dan lembaga dikerahkan dalam pemulihan gempa NTB,” ungkapnya.

    Catatan lain DPR meminta penyederhanaan birokrasi penanganan bencana, dengan kepemimpinan yang lebih solid yang memastikan keterpaduan data, rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.

    Selain Itu, Dewan juga meminta pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa lombok dan sumbawa dengan mematsikan program dan sumber pendanaannya. “Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai jangka panjang,” sambung legislator dapil NTB itu.

    Fahri juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang. Pemerintah diharapkan dapat mengatur agar huntara jadi rumah tumbuh yang pada waktunya jadi permanen. “Koordinasi, sinergi, dan pengawasan yang dilakukan antara DPR RI dengan pemerintah diharapkan menjadi sarana yang mampu mempercepat penanganan dampak bencana. Timwas DPR RI mendukung penuh segala upaya guna mempercepat pembangunan daerah pasca bencana,” tegasnya.

    Sementara Itu, Kepala Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menegaskan bencana gempa bumi, tsunami, longsor dan sebagainya adalah musibah yang tidak bisa dihindari. Karena itu BNPB hanya bisa meminimalisir dampak dari bencana tersebut. “Itu terkait dengan terbatasnya fasilitator dan sumber daya di daerah. Tapi, BNPB akan menambah terobosan dari unsur kekuatan TNI. Seperti dilakukan di NTB untuk membantu warga yang menjadi korban,” tegas Doni.

    Terobosan dimaksud lanjut Doni, antara lain penambahan tahap pertama sekitar 500 orang, dan ditambah 1.500 orang. “Kita akan mengusulkan tambahan 1.000 orang lagi dari TNI.

    Dikatakan, saat ini yang menjadi persoalan utama adalah rumah rusak berat akibat bencana. Dimana rumah rusak berat selama bencana terjadi di berbagai daerah sepanjang tahun 2018 sebanyak 76 ribu unit. “Dan, untuk 3 bulan ke depan kita berharap lebih banyak lagi rumah rusak berat yang bisa selesaikan,” tegas perwira aktif TNI bintang tiga ini. (har)