Peleburan BP Batam Diserahkan kepada Dewan Kawasan

    80
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Rapat kerja gabungan Komisi II DPR dengan pemerintah yang diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, dan Sekretariat Negara (Sekneg) sepakat menuntaskan masalah pengelolaan Batam dengan menghadirkan Dewan Kawasan yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

    Hal itu agar masalah pertanahan, perizinan, tata ruang, Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Batam (KPBPB), properti dan kewenangan lainnya bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga, Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ (Free Trade Zone) tidak mengganggu investasi.

    Dalam kesimpulan rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron, dan Mardani Ali Sera, serta dihadiri anggota fraksi DPR di Gedung DPR Jakarta, Kamis (24/1), Herman menyebutkan, ada tiga kesepakatan  yang diambil pada rapat tersebut.

    Pertama, Komisi II DPR memahami kompleksitas dan permasalahan dualisme pengelolaan Batam antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola (BP)  Batam. Rencananya BP Batam akan diambilalih atau dilebur pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Batam. "Oleh karenanya, harus ada kebijakan pemerintah yang komprehensif terhadap penataan ulang Batam. Selanjutnya Komisi II DPR RI akan menghadirkan Dewan Kawasan Batam," kata Herman.

    Kedua, Komisi II DPR akan meminta penjelasan Dewan Kawasan Batam terkait dengan rencana penunjukan Walikota Batam sebagai Ex Officio sebagai Kepala BP Batam. Ketiga, Komisi II DPR mendesak Pemerintah untuk merumuskan dan menetapkan hubungan kelembagaan BP Batam dengan Pemkot Batam dengan mempertimbangkan aspek regulasi, aspek ekonomi, aspek kelembagaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

    Usai rapat, Herman menjelaskan, Komisi II DPR sendiri telah menerima surat dari Kadin Batam, Kadin Kepri, praktisi, tokoh masyarakat dan lain-lain terkait pengelolaan Batam tersbeut. Khususnya tentang dualisme kewenangan, lahan, tata ruang, perizinan, double aset dan sebagainya saat Kunker ke Batam, 27 April 2018 lalu.

    Baca Juga :   Dermaga Pelabuhan Mamuju, Siap Disandari Kapal Pesiar

    Karena itu Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk menyelesaikan masalah Batam ini, dan jika perlu DPR akan membentuk Pansus. “Ini menjadi masalah pemerintah. Tapi, soal kewenangan Pemkot Batam (ex offico) dengan merangkap mengelola Batam ini bertentangan dengan UU tentang pelayanan publik yang dilarang rangkap jabatan. Baik di BUMN maupun BUMD. Juga UU Pemda, baik milik swasta maupun pemerintah daerah," ujar Politisi Partai Demokrat tersebut.

    Dualiame Pengelolaan

    Pada kesempatan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo memaparkan keputusan terkait kompleksitas dan permasalahan dualisme Pengelolaan Batam antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola Batam. Menurutnya, perlu kebijakan yang komprehensif terhadap penataan ulang terkait permasalahan dualisme pengelolaan Batam. “Secara prinsip kami sampaikan bahwa ketiga mitra (Kemendagri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Sekretaris Kabinet) Komisi II DPR RI yang hadir ada pada posisi tidak bisa memberikan jawaban atau keputusan. Karena ini kewenangannya Dewan Kawasan Batam," ucap Tjahjo.

    Lebih lanjut, Tjahjo meminta kepada Komisi II DPR RI dengan aspirasi masukan yang ada untuk nanti disampaikan rapat kembali dengan Dewan Kawasan Batam yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian terkait, BP Batam, dan juga gubernur.

    Tjahjo menjelaskan bahwa masukkannya akan disampaikan pada rapat Dewan Kawasan Batam. "Karena kami tidak memiliki kewenangan untuk menjawab, kewenangan kami hanya masalah perizinan, menunggu dewan rapat kembali antara komisi II dengan Dewan Kawasan Batam," ujarnya.

    Pembahasan terkait kompleksitas dan permasalahan dualisme Pengelolaan Batam antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengelola Batam yang digelar Ruang Rapat Komisi II DPR RI yang dihadiri Anggota Komisi II DPR RI yang di Pimpin oleh Herman Khaeron, Mendagri, Menteri ATR, dan Perwakilan Sekretaris Kabinet kesimpulan yang harus segera ditindaklanjuti. (har)