Hasil Survei Seringkali Dijadikan Alat Propaganda Politik

    15
    JAKARTA (Bisnisjakarta)- Menjamurnya hasil survei berisi prediksi nasib partai politik maupun pasangan caon presiden dan calon wakil presiden dinilai tidak sepenuhnya menggambarkan realitas pilihan masyarakat. Alih-alih banyak lembaga survei yang justru abal-abal karena hanya berorientasi mencari keuntungan. Penilaian tersebut mengemuka dalam bertajuk 'Survei Pemilu, Realita atau Rekayasa?' di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/3).

    Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon juga mengaku sebagai orang yang tidak terlalu percaya dengan hasil survei, karena sering berbeda dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya.

    Apalagi, sebut Wakil Ketua DPR RI ini lembaga survei saat ini kerap merangkap menjadi konsultan politik partai politik maupun pasangan capres/cawapres atau dalam pilkada. Kalau itu yang terjadi, maka hasil surveinya dipertanyakan. "Sehingga lembaga survei hanya akan menjadi predator demokrasi dan alat propaganda politik," ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

    Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengakui hasil survei adalah potret saat surevei dilakukan. "Bisa saja berubah. Kita juga punya survei internal, survei orang independen. Survei itu kerja politik untuk melakukan perubahan. Soal percaya atau tidak saya setuju," ujar Ara, sapaan akrabnya yang juga menjadi Juru Bicara Kampanye TKN Jokowi-Ma'ruf.

    Sementara itu, Direktur Program Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirajudin Abbas mengakui ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Malah, kata dia ada lembaga survei yang ketika diaudit mengundurkan diri sebelum diaudit. "Intinya menghindari audit itu," Sirajudin.

    Kendati demikian, ia mengaku masih banyak lembaga survei saat ini sudah cukup disiplin dengan tradisi keilmuan, baik melakukan survei opini publik maupun hasl hitung cepat (quick count) dengan dasar metodologi dan kerangka scientific yang sangat baik, sehingga hasilnya terbukti tidak berbeda jauh dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara resmi dari KPU.

    Ada empat kriteria menurutnya untuk menentukan sebuah lembaga survei kredibel yaitu pertama, reputasinya. "Rekam jejak sebelumnya seperti apa,  publik perlu mengetahui  sebelumnya baik pada pilpres, pileg terdahulu maupun pilkada," ujarnya.

    Kedua pada sumber daya manusianya (SDM). Karena banyak peneliti di lembaga survei  yang mengaku mengerti statistik tetapi dalam praktiknya keilmuwan mampu melakukan survei. Ketiga kejujuran dalam menyampaikan metodologi survei.

    Keempat harus menjelaskan secara rinci runutan dan temuan survei. Dari mana prosesnya,  misalnya cara bertanya harus dijelaskan, juga temuan yang harus disampaikan lengkap. "Karena terkadang ada yang disampaikan ujungnya saja sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat," ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat Politik Musni Umar menegaskan tidak percaya dengan hasil survei pilpres yang dilakukan sejumlah lembaga survei. "Saya termasuk orang yang resah dan tidak percaya dengan survei-survei yang  ada selama ini," tegasnya.

    Musni yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, mengaku lebih percaya dengan kajian maupun penelitian dari para mahasiswanya. Karena tidak memiliki kepentingan dengan pihak manapun. (har)