Program Sejuta Rumah (PSR) yang dicanangkan pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan aset dan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) yang mencapai Rp 306,4 triliun, dan bertahan sebagai bank terbesar kelima di Indonesia. "Sampai akhir Desember 2018 tercatat total aset BTN mencapai Rp 306,4 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 261,4 triliun," kata Dirut BTN Maryono di Jakarta, Jumat (29/3).
Pertumbuhan aset ini, kata Maryono, mencapai 17,24 persen atau berada diatas rata-rata industri yang tercatat 9,21 persen. Sementara itu, kredit dan pembiayaan yang diberikan tercatat mencapai Rp 237,8 triliun, meningkat dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp 198,9 triliun. "Kredit dan pembiayaan ini tumbuh 19,48 persen. Angka tersebut jauh diatas rata-rata pertumbuhan yang dicatatkan industri sebesar 11,75 persen. Melesatnya kredit Bank BTN didorong oleh program satu juta rumah yang berhasil mendongkrak kinerja kredit perumahan,” ungkap Maryono.
Maryono mengatakan, perseroan telah melalui tantangan itu dengan mencatatkan kinerja positif. Sejumlah tantangan itu adalah ketidakpastian perekonomian global dengan naiknya suku bunga The Fed. Kemudian kenaikan BI 7 Days Repo Rate yang tercatat sampai 6 kali dari 4,25 persen menjadi 6 persen atau sekitar 175 bps.
Disamping itu persiapan penerapan PSAK 71 (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang akan dimulai pada awal tahun 2020, bank lebih awal mencadangkan CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun demikian, BTN dapat melalui itu dengan catatan kinerja positif pada 31 Desember 2018. "Kami telah menjalankan bisnis secara on the track dan prudent. Pemberian kredit kepada masyarakat tumbuh. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh. Aset perseroan meningkat. Perolehan laba perseroan positif. Secara bisnis kita on the track dan tumbuh lebih baik,” ujar Maryono.
Maryono menjelaskan, BTN telah memiliki profil bisnis yang jelas, dimana 80 persen portfolio kredit merupakan kredit konsumer dengan profil 90 persen merupakan kredit perumahan (KPR) yang menjadi core business perseroan sejak tahun 1974. Porsi KPR ini terbagi 56 persen merupakan KPR subsidi dan sisanya 44 persen adalah KPR non Subsidi. Sementara untuk bersaing dengan pasar, 20 persen sisanya dialokasikan untuk kredit komersial. "Kinerja kredit BTN tersebut mendorong perseroan menjadi pemimpin pasar di segmen KPR dengan menguasai 39,35 persen persen pangsa pasar KPR di Indonesia, naik dari tahun sebelumnya yang tercatat 37 persen. Bank BTN tetap menjadi pemimpin pasar KPR dengan pangsa pasar lebih baik dari tahun sebelumnya," ujar Maryono.
Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) perseroan sepanjang 2018 tercatat Rp230,3 triliun, tumbuh 19,34 persen dibandingkan perolehan DPK tahun 2017. Pertumbuhan ini jauh diatas rata-rata industri yang berada di kisaran 6,45 persen. Pertumbuhan DPK ini memperkuat likuiditas Bank BTN. Tercatat Liquidity Coverage Ratio Bank BTN sebesar 108,99 persen di atas ambang batas yang disyaratkan Bank Indonesia (BI). "Dengan kinerja 2018, BTN tetap optimis menghadapi tahun 2019, dimana target konservatif untuk tahun 2019 telah ditetapkan antara lain aset meningkat sekitar 13 persen hingga 15 persen, kredit dan pembiayaan tumbuh sekitar 13 persen hingga 15 persen, DPK naik sekitar 13 persen hingga 15 persen, serta laba tumbuh di atas 15 persen," tandas Maryono.
Tahun 2019, kata Maryono, BTN optimistis program perumahan untuk rakyat masih menjadi fokus pemerintah. BTN memiliki peluang bisnis yang terbuka lebar. Kehadiran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan keputusan pemerintah terkait skema baru pembiayaan rumah subsidi bagi Aparatur Sipil Negara dan TNI/Polri diantara mengenai tipe rumah yang dapat dibeli, dan dihapuskannya batasan harga rumah, menjadi isu menarik sebagai potensi bisnis pelaku usaha terkait dengan industri perumahan. "Kami akan tetap fokus bagaimana kebutuhan masyarakat akan rumah dapat terpenuhi sekaligus mengurang backlog ketersediaan untuk kebutuhan rumah yang mencapai sekitar 11,4 juta unit rumah. Oleh karena itu, seluruh stakeholder dan pihak terkait dengan pembangunan serta pembiayaan perumahan, tetap diperlukan kontribusi dan perannya untuk mendukung dalam pelaksanaannya,” tegas Maryono. (son)
