MPR Siap Jadi Tempat Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo

    21
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-

    Rencana pertemuan Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dengan Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam rangka rekonsiliasi disambut positif pimpinan MPR. Tak hanya Itu, MPR siap menjadi tempat pertemuan dua kontestan Pemilu Presiden 2019 tersebut. "Itu sudah menjadi tugas MPR. Rumah Rakyat Indonesia. Makanya MPR tidak banyak urusan-urusan perdebatan tetapi kami lebih mengutamakan rekonsiliasi karena kami tempatnya bermusyawarah," tegas Wakil Ketua MPR Mahyudin menjawab kesiapan MPR menjadi tempat mediasi pertemuan Jokowi-Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan,  Jakarta, Rabu (24/4).

    Mahyudin menegaskan upaya rekonsiliasi merupakan keharusan. Ia berharap ketika KPU sudah menetapkan pemenang Pilpres 2019 dan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) telah menunaikan tugasnya memutuskan sengketa hasil pemilu apabila salah satu calon mengajukan keberatan maka  semua pihak harus kembali bersatu. "Tidak ada lagi 01 atau 02, tetapi yabg ada adalah 03 yaitu Persatuan  Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila,"  tegasnya.

    Mahyudin menilai tepat apabila MPR sebagai lembaga permusyawaratan negara menjadi tempat bagi semua pihak untuk rekonsiliasi. "Kita cari yang terbaik. Karena bagi saya semua calon memiliki tujuan baik untuk membangun bangsa ini. Urusan kalah menang adalah proses tetapi tujuannya sama untuk kemajuan bangsa indonesia," ujarnya.

    Lebih jauh ia mengajak semua pihak  mempercayai proses pemilihan dan penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Untuk saat ini, ia meminta semua pihak cooling down menunggu rekapitulasi   penghitungan nyata, manual yang akan diumumkan oleh KPU pada 22 Mei mendatang. “Saya percaya dengan KPU, karena proses pemilu sekarang ini telah dilakukan dengan transparan, melibatkan banyak pihak untuk pengawasan, termasuk semua parpol. Tidak ada alasan untuk mendelegitimasi KPU,"  ujarnya.

    Ia mengaku tidak sependapat dengan gagasan people power. “Soal kalah menang itu biasa. Jadi, yang kalah harus legowo, ikhlas dan yang menang tidak sombong, jumawa. Karena itu penting rekonsiliasi pasca pilpres ini. Sedangkan, yang memunculkan kekuatan rakyat itu, ya pemilu di tanggal 17 April lalu, dan yang menang adalah rakyat Indonesia," jelas Mahyudin.

    Dengan demikian ia berharap elit politik tidak membuat persetujuan yang aneh, gila, dan meresahkan masyarakat. “Tujuan berdemokrasi semuanya untuk membangun bangsa ini, dan rakyat sudah membuktikan pilihannya di pemilu lalu. Itulah kekuatan orang itu, sehingga semua harus menghargai suara rakyat itu, ” tandasnya.

    Hanya saja, diingatkannya yang harus menjadi evaluasi adalah jatuhnya banyak korban pemilihan di KPPS, TPS atau kepolisian. “Pemilu serentak ini sudah bagus dan antusias masyarakat cukup tinggi. Tinggal evaluasi, apakah pemilu 2024 bisa dilakukan digital berbasis KTP elektronik," kata politisi Golkar itu. (har)