WBK Ditjen Hubla Sasar 21 UPT

    40
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Ditjen Perhubungan Laut mendeklarasikan Pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Deklarasi dipimpin oleh Dirjen Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo dan diikuti 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut berlangsung di Jakarta, Senin (29/4).

    Adapun ke-21 UPT tersebut adalah 4 (empat) Kantor Kesyahbandaran Utama, yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makasar, 4 (empat) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makasar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Semarang, 4 (empat) Distrik Navigasi Kelas I yaitu Distrik Navigasi Tanjung Priok, Surabaya, Belawan dan Makassar, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, 2 (dua) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II yaitu KSOP Kelas II Samarinda dan KSOP Kelas II Gresik, 2 (dua) Distrik Navigasi Kelas II yaitu Disnav Semarang dan Disnav Benoa, Balai Keselamatan dan Kesehatan Pelayaran (BKKP), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Bau-Bau.

    Dirjen mengatakan, pemilihan 21 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan pilot project unit kerja yang berpredikat sebagai WBK dan WBBM ini tentunya berdasarkan beberapa kriteria antara lain memiliki tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

    Adapun pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

    Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, maka pada hari ini sebanyak 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan deklarasi pencanangan Zona IntegritasĀ  Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

    Agus mengingatkan agar pimpinan UPT untuk dapat mengontrol dan mengendalikan jajarannya untuk selalu berlaku jujur dan mengutamakan transparansi di setiap melakukan pekerjaannya. Dan yang juga penting adalah mengedukasi stakeholder dan masyarakat pengguna jasa untuk mengikuti aturan yang berlaku di setiap permohonan pelayanan juga perizinan.

    Selain itu, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah perlunya perubahan pola pikir (mindset) dan perilaku kerja (culture set) bagi pimpinan dan jajaran yang telah mendeklarasikan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM. "Semua unit kerja dimulai dan pimpinan dan staf harusĀ  berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tumbuhkan sikap untuk tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung serta bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta budaya kerja berintegritas dan budaya melayani," tutup Dirjen Agus.

    Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Kepelabuhanan M. Tohir, Direktur KPLP Ahmad, Direktur Kenavigasian Basar Antonius, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko serta perwakilan dari Bagian dan UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut. (son)