Sidang Bawaslu Putuskan Tolak Laporan BPN Prabowo-Sandi

    21
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan menolak menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres/Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

    Bawaslu RI menyatakan laporan BPN Prabowo-Sandi atas dugaan terjadinya kecurangan pemilu TSM tidak dapat diterima. "Menetapkan, menyatakan, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terstruktur, sistematis dan masif tidak dapat diterima," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sidang putusan pendahuluan di Jakarta, Senin (20/5).

    Laporan BPN yang teregister nomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 itu mengenai sejumlah dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2019. Yaitu masalah logistik pemilu, penggiringan opini untuk kemenangan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Juga laporan pelibatan aparatur sipil negara (ASN), juga persoalan pemilihan luar negeri tentang coblosan sebelum hari pemungutan suara yang telah ditentukan.

    Putusan pendahuluan yang dibacakan ini terkait laporan yang teregister atas nama Ketua BPN Prabowo-Sandi Djoko Santoso dan Hanafi Rais. Yang menjadi terlapor adalah pasangan calon Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

    Menurut Abhan, laporan yang dilayakan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, tersebut tidak berlanjut ke proses hukum.

    Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo selaku anggota majelis sidang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi kriteria. Ada empat poin yang menjadi pertimbangan penolakan Bawaslu, salah satu alasan penolakan adalah karena bukti yang diajukan BPN Prabowo-Sandi di antaranya hanya berupa kumpulan berita dari media online. "Laporan tidak didukung bukti kuat, baik berupa dokumen, surat, maupun video yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, masif (TSM) sehingga bukti yang dimasukkan oleh terlapor belum memenuhi kriteria seperti yang dilaporkan," kata Ratna Dewi Pettalolo.

    Bawaslu menyatakan bukti yang dibawa oleh BPN tak menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh terlapor. "Bahwa bukti print out berita online tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung dengan alat bukti lain berupa dokumen, surat, ataupun video yang menunjukkan adanya perbuatan masif yang dilakukan oleh terlapor yang terjadi paling sedikit di 50 persen dari jumlah daerah provinsi di Indonesia," ucap Ratna Dewi.

    Selain itu, Bawaslu menyebut laporan yang dilayangkan Tim Hukum BPN 02 dinilai tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis.

    Hal ini karena tidak ditemukan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan pelanggaran. "Sehingga laporan pelapor kami nyatakan belum memenuhi kriteria persyaratan bukti sistematis," jelas Ratna.

    Keputusan tersebut termaktub dalam pleno Bawaslu yang tertuang dalam putusan bernomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019.

    Menanggapi penolakan Bawaslu itu, Ketua KPU Arief Budiman menilai selama ini KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.  "KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada," kata Arief.

    Arief mengatakan, semua yang dituduhkan kepada KPU, selalu dijelaskan secara transparan apa yang dikerjakan dan bagaimana prosedur kerja KPU. Oleh karena itu, menurut dia, apa yang diputuskan Bawaslu berarti sesuai dengan apa yang dikerjakan KPU. "Itu sudah kita jelaskan semua, dan kemudian disimpulkan Bawaslu berarti sudah sejalan dengan apa yang kita kerjakan sekarang," tegasnya. (har)