Hadapi Gugatan, KPU-Bawaslu Serahkan Alat Bukti

    14
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyerahkan draf jawaban permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Draf jawaban tersebut berisi dokumen alat bukti dari 34 provinsi untuk menjawab gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan calon presiden dan calon wakil presdien nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Draf milik KPU maupun milik Bawaslu diserahkan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI Abhan yang tiba bersamaan di Gedung MK di Jakarta, Rabu (12/6).

    Kedua pimpinan lembaga penyelenggara pemilu tersebut langsung menuju ke meja registrasi. Keduanya menyerahkan sejumlah dokumen alat bukti untuk menghadapi gugatan Paslon Prabowo-Sandi dan tim kuasa hukumnya atas permohonan PHPU Pilpres 2019.

    Sesuai agenda yang ditetapkan MK mulai menggelar sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden pada Jumat (14/6). Sidang perdana mengagendakan sidang pendahuluan yaitu para hakim MK akan memutuskan apakah gugatan sengketa hasil Pilpres akan dilanjutkan atau tidak ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan serta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela).

    Jika berlanjut, maka pada 17-24 Juni, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian termasuk memanggil saksi-saksi hingga akhirnya putusan sengketa Pilpres ini akan dibacakan pada 28 Juni 2019.

    Dalam sidang ini, KPU merupakan pihak tergugat atas gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon yaitu Paslon 02 Prabowo-Sandi. Sedangkan, Bawaslu merupakan pihak terkait.

    KPU menyiapkan dokumen alat bukti sebanyak 272 buah boks kontainer. Dengan demikian, tiap provinsi masing-masing menyiapkan delapan boks kontainer alat bukti. Ratusan boks kontainer itu diangkut oleh sejumlah truk yang mengantar berkas dari KPU ke MK.

    Ketua KPU Arief Budiman mengaku dokumen yang dibawa dan diserahkan KPU sudah melalui pembahasan, pemeriksaan hingga diputuskan dalam rapat pleno KPU yang dihadiri KPU RI dan 34 KPU provinsi se Indonesia.

    Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari menjelaskan berkas KPU yang diberikan ke MK berisi jawaban terhadap gugatan awal yang diajukan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka belum menerima berkas perbaikan gugatan yang di dalamnya menyinggung posisi Ma'ruf Amin di bank syariah.

    Juga mengenai permintaan pembatasan (diskualifikasi) kemenangan Joko Widodo-Mar'ruf Amin oleh  Tim hukum Prabowo-Sandi terkait aliran dana kampanye Jokowi di Pilpres 2019.

    Salah satu kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto yang mempersoalkan adanya penambahan kekayaan Jokowi berupa Kas dan setara Kas hingga sebesar Rp 13.399.037.326. Sebab berdasarkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Jokowi pada 25 April 2019 sebesar Rp 19,508,272. Sementara dalam LHKPN yang dilaporkan pada 12 April 2019, kekayaan kas Jokowi hanya sebesar Rp 6 miliar.

    Menjawab itu, Hasyim mengatakan berkas alat bukti yang disodorkan KPU hanya berupa gugatan awal sesuai yang diajukan pihak pemohon. Hasyim mengatakan di antara alat bukti itu terdapat dokumen soal daftar pemilih.

    KPU juga menyiapkan alat bukti berupa kesaksian seperti yang dipersoalakan dalam gugatan. Alat bukti lain yang diserahkan KPU adalah sistem hitung (Situng) hingga dugaan pelanggaran keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) yang diperkarakan dalam gugatan.

    Adapun Bawaslu RI menyerahkan draf keterangan sebanyak 134 alat bukti setebal 151 halaman. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan diberikan hak menyampaikan draf keterangan ke MK dua hari sebelum sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2019.

    Abhan menjelaskan draf keterangan yang diserahkan Bawaslu ke MK berisi empat hal. Pertama yakni terkait pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

    Kedua, terkait dengan tindaklanjut atas temuan dan laporan mengenai pelangggaran selama proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Ketiga, berisi tentang keterangan Bawaslu atau jawaban Bawaslu terkait dengan pokok-pokok yang menjadi dalil gugatan pihak pemohon pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

    Terakhir atau keempat, alat bukti terkait dengan jumlah dan jenis pelanggaran yang ada kaitannya dengan dalil-dalil pemohon. (har)