Kursi Pimpinan MPR Menjadi Rebutan, Ini Argumentasi Politiknya

    23
    JAKARTA (Bisnisjakarta)- 

    Perebutan kekuasaan yang tersisa pasca Pemilu 2019 adalah kursi pimpinan MPR. Sebab, pemilihan pimpinan lembaga parlemen tersebut dilakukan melalui pemilihan berdasarkan sistem paket calon pimpinan yang diajukan koalisi partai.

    Kondisi ini berbeda dengan penentuan pimpinan DPR yang dipilih berdasarkan sistem proporsional berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai dalam pemilu.

    Oleh karena itu, menurut anggota MPR Firman Subagyo konsolidasi politik di MPR menjadi sangat penting sebab akan menentukan dalam pengawalan konstitusi. "Sebab bila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka," ucap Firman Subagyo dalam diskusi bertema 'Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca-Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

    Menurut politisi Partai Golkar ini, komposisi pimpinan MPR akan menjadi strategis apabila dikaitkan dengan kondisi presiden atau wakil presiden berhalangan tetap atau mangkat sebab melalui MPR-lah partai politik bermain dalam kepentingannya bukan di DPR. "Karena saya yakin bahwa dari dua koalisi (Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Adil Makmur) menginginkan menunggu durian runtuh bilamana suatu saat mungkin presiden dan wakilnya itu mangkat. Maka mereka akan mengusulkan untuk siapa yang menjadi pengganti dan  akan mengusulkan dari kader partainya," beber Firman.

    Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengingatkan kondolidasi yang dibangun untuk mengejar kekuasaan harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa. "Jangan hanya kekuasaan," ujarnya.

    Sah saja, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bagi partai mengejar kekuasaan namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab. Boleh ada fraksi yang mendukung, boleh ada fraksi yang beroposisi namun dalam soal pengawasan, semua fraksi harus sepaham dengan tanggungjawabnya. "Jangan sampai tugas besar DPR diabaikan karena sikap pragmatis," tegasnya.

    Apapun perkembangan politik yang terjadi menurut Jazuli, proses check and balance antara eksekutif dan legislative harus tetap terjaga. "Jangan sampai check and balance hilang”, ucapnya. “Meski ada koalisi namun check and balance tetap perlu," imbuh Jazuli merangkap Ketua Fraksi PKS di DPR.

    Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, yang dalam kesempatan tersebut juga menjadi narasumber diskusi, menyebut hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi maka akan membuat sistem ‘eksekutif heavy’.

    Dari ‘eksekutif heavy’ inilah membuat apa yang dimaui oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen. "Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ucapnya.

    Bila ‘eksekutif heavy’ terbangun maka check and balance akan susah terjadi. Untuk itu dirinya mengajak civil society, media massa, untuk melakukan pengawasan.

    Check and balance menurut alumni Universitas Jember itu penting agar demokrasi berjalan efektif. Dirinya juga berharap ada konstruksi di mana program eksekutif bisa diawasi oleh parlemen dan masyarakat. "Demokrasi harus berkualitas sehingga tidak kembali kepada masa lalu," kata Siti zuhro yang juga Peneliti daroi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
    (har)