KPU Tak Ajukan Saksi Fakta

    0
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menghadirkan saksi fakta dalam sidang lanjutan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Lembaga penyelenggara pemilu tersebut menilai keterangan dari 14 saksi fakta yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dalam persidangan sebelumnya tidak relevan dan tidak membuktikan dalil-dalil permohonan. Sehingga KPU hanya menghadirkan seorang saksi ahli serta satu orang saksi ahli lainnya yang memberikan keterangan dalam bentuk tertulis.
    "Termohon ada berapa saksi dan ahli yang akan diajukan?" tanya Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
    "Terima kasih Yang Mulia, dari pihak termohon setelah mencermati melihat perkembangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka kami berkesimpulan untuk tidak mengajukan saksi, Yang Mulia," jawab Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin.
    Meski demikian, Ali mengatakan pihaknya tetap menghadirkan ahli untuk bisa memberikan keterangan. Ahli tersebut adalah Marsudi Wahyu Kisworo. Saat ini, Marsudi tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Komputer Institut Teknologi Bandung (ITB).
    “Kami mengajukan satu orang ahli, yaitu  Marsudi Wahyu Kisworo. Beliau ahli dalam bidang IT, profesor pertama di Indonesia dan juga arsitek IT di KPU,” kata Ali.
    Ali mengatakan, KPU juga menghadirkan keterangan dari ahli lainnya, yakni W. Riawan Tjandra yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
    Sidang lanjutan di hari keempat PHPU Pilpres 2019 tersebut cukup mengejutkan karena sebelumnya KPU diyakini akan mengajukan saksi fakta sebanyak saksi yang diajukan Tim Kuasa Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin Uno selaku pihak pemohon.
    Pada persidangan sebelumnya yang mengagendakan pembuktian alat bukti, Tim Hukum paslon 02 Prabowo-Sandi mengajukan saksi fakta sebanyak 15 saksi fakta dan 2 saksi ahli. Namun satu saksi fakta, Direktur Lokataru Haris Azhar mengundurkan diri karena menilai Prabowo Subianto memiliki catatan pelanggaran HAM.
    Sidang tersebut berlangsung selama 20  jam yaitu sejak Rabu (19/6/2019) pukul 9 pagi hingga Kamis (20/6/2019) sekitar pukul 4 pagi. Kondisi tersebut berbeda dengan KPU yang hanya menghadirkan satu saksi ahli sehingga sidang hanya berlangsung sekitar 3 jam.
    Selama persidangan, kubu Prabowo-Sandi, KPU selaku termohon, kubu Jokowi-Ma’ruf dan Bawaslu selaku pihak terkait, sama-sama mencecar saksi untuk membuktikan atau membantah posita (rumusan dalil dalam surat gugatan) yang diajukan pemohon.
    Ketua Tim Hukum 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) Yusril Ihza Mahendra menilai setelah mencermati seluruh kesaksian dari 14 saksi fakta dan 2 saksi ahli Prabowo-Sandiaga, tidak ada satupun yang bisa membuktikan adanya kecurangan di Pilpres 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
    "Sudah diberikan kesempatan mengajukan saksi begitu banyak, sampai 15 orang (1 saksi batal). Tapi tidak ada satu saksi pun yang dapat membuktikan bahwa memang benar terjadi kecurangan dan terjadi pelanggaran secara TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif)," kata Yusril disela-sela persidangan, kemarin.
    Yusril menegaskan pembuktian dalil-dalil permohonan dari pemohon sebenarnya sudah selesai. Sebab, yang terpenting dari sebuah pembuktian sengketa pilpres di MK adalah barang bukti baik berupa dokumen maupun surat. Sedangkan keterangan saksi fakta dan ahli berada di derajat setelahnya.
    "Bukti suratnya seperti kita lihat kemarin berantakan, ada berapa kotak plastik itu ternyata tidak tersusun dengan rapi. Bahkan ada beberapa alat bukti yang ada dalam daftar bukti tapi kenyataannya tidak ada alat buktinya," pungkasnya.
    Untuk diketahui pada persidangan sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan beberapa alat bukti tidak bisa diverifikasi karena tidak disertai berkas yang sesuai. Sehingga tidak bisa disahkan karena berkas-berkas tidak disusun sebagaimana layaknya hukum acara dan kelaziman di MK
    Saldi pun menunjukkan sampel alat bukti yang belum bisa diverifikasi di tengah ruang sidang berupa alat bukti C1 (formulir pencatatan penghitungan suara) yang sebelumnya sudah diserahkan ke Kepaniteraan MK. Jumlahnya sebanyak 28 kontainer.
    Alat bukti C1 tersebut lalu ditarik Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga setelah majelis hakim konstitusi mempersoalkan alat bukti yang diajukan. (har)