Jokowi Diminta Lebih Berani, Ini Saran Politisi Pendukung

    0
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-  

    Anggota FPDIP Maruarar Sirait berharap pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada langkah-langkah berani yang bisa diambil. Seperti ketika  mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) untuk menggenjot penerimaan pajak.

    Maruarar dalam acara Dialektika Demokrasi bertema 'Plus Minus Paket Menteri Ekonomi di Kabinet Jokowi' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7) menunggu keberanian-keberanian lain dari Jokowi untuk periode kedua ini. Hal itu untuk menjawab penilaian miring bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai target yang diinginkan belum tercapai.

    Ia sendiri mengakui ada sejumlah persoalan yang belum mampu dicapai seperti yang diinginkan dalam target pertumbuhan ekonomi selama ini. "Harus diakui pertumbuhan ekonomi yang selama ini ingin dicapai belum tercapai. Saya pikir harus ada sportiifitas lah untuk memperbaiki itu," kata Ara.

    Sejumlah indikasi belum tercapainya pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan itu antara lain angka kemiskinan, angka pengangguran, juga gini ratio yang memang berkurang.

    Anggota FPKS Andi Akmal Pasluddin berpandangan, ada dua sisi yang bisa dijadikan cermin keberhasilan pemerintahan di periode pertama pemerintahan Jokowi. "Ita melihat dua sisi, ada rapot merah dan ada rapot biru. Kalau dari rapot merahnya tentu kita sandingkan dengan janji dan misi Presiden Jokowi dengan capaian selama 5 tahun ini," sebut Andi Akmal.

    Dari angka yang ada itu, Andi Akmal menilai pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Misi pertumbuhan 7 % seperti yang didengungkan, faktanya tidak tercapai karena selama 5 tahun, pemerintahan Jokowi tidak pernah mencapai target, bahkan hanya 5,2 %. Justru yang terjadi sambung dia, kemiskinan baru dalam sejarah ini turun dibawah 2 digit yang hanya 9%.

    Begitu juga dengan angka pengangguran. Andi menjelaskan, seandainya pertumbuhan bisa naik sesuai target sebesar 7%, dia meyakini akan secara otomatis angka kemiskinan bisa ditekan di bawah 7%, demikian juga angka pengangguran juga bisa ditekan hingga di bawah 5%. (har)