Pemerintah Didesak Kejar Lebih Banyak Perjanjian Dagang

    19
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Lobi dagang ke negara-negara non-tradisional yang tengah digencarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dipandang tepat dalam mereduksi risiko di tengah perang dagang global. Karena itu, penyelesaian free trade agreement (FTA) maupun preferential trade agreement (PTA) ke pasar baru potensial diharapkan terus digenjot dan lebih banyak diselesaikan sampai akhir tahun nanti.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyatakan, visi dari pembuatan FTA dan PTA amatlah bagus karena bisa menjaring potensi pasar yang lebih besar guna mengganti hilangnya nilai ekspor ke AS maupun China. "Kita akan lebih mudah berdagang dengan negara-negara yang mempunya perjanjian dagang dengan Indonesia,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/7).

    Saat ini, menurut Danang, sudah banyak perjanjian dagang yang digagas dan diupayakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Namun, banyak yang diantaranya juga belum selesai. Ia berharap sampai akhir tahun, perjanjian dagang ke negara-negara Rusia, Asia Tengah, dan Asia Selatan bisa segera diselesaikan dan diimplementasikan.

    Danang berpendapat, negara-negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tengah gejolak global. "Kalau kita bisa dagang ke mereka dengan lebih baik, bisa mengatasi masalah-masalah hubungan dengan Uni Eropa juga,” ujarnya.

    Penggencaran lobi pasar non-tradisional untuk ke depannya juga mesti terus digiatkan. Ini untuk semakin mengurangi ketergantungan perdagangan dengan China dan AS. "Kalau tidak ada pembukaan pasar, kita semakin terpuruk. Artinya trade balance kita semakin merenggang karena dominasi kita ke AS kan tinggi ya,” paparnya.

    Pencarian Pasar

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, China dan AS masih menjadi pasar utama bagi Indonesia. Dalam periode Januari—Juni, total nilai ekspor ke China mencapai US$11,40 miliar; sementara nilai ekspor ke AS menyentuh US$8,33 miliar. Total nilai ekspor ke kedua negara tersebut mencapai 26,59% dari total ekspor Indonesia pada semester I-2019.

    Upaya pencarian pasar produk nasional oleh Kemendag juga diamati dewan. Anggota Komisi VI DPR-R, Juliari Batubara mengungkapkan, pencarian pasar ini menjadi bagus karena pasar komoditas yang telah sekian lama jadi andalan ekspor nasional sudah tidak lagi menggairahkan. "Oleh karena itu memang sudah tugasnya Kementerian Perdagangan untuk mencari market baru,” kata Juliari.

    Menurut Juliari, pemerintah perlu mengutamakan negara-negara yang mampu menyerap ekspor produk dengan volume yang sangat besar. Tujuannya, agar kondisi neraca perdagangan nasional yang masih defisit bisa kembali positif. Apalagi ini mengingat hamatan dagang yang coba dijatuhkan pada CPO Indonesia oleh negara-negara Eropa.

    Ia berharap, pemerintah dalam hal ini Kemendag dapat menjadi pembuka jalan bagi para pebisnis. Jadi, produk nasional bisa mendapatkan kemudahaan masuk pasar mancanegara, karena banyak produk domestik yang memiliki daya saing yang tinggi. "Terus terang memang produk yang selama ini punya potensi di ekspor ya memang harus dibantu dicarikan marketnya,” imbuhnya.

    Pengusaha, kata dia, memiliki kerterbatasan dalam melakukan ekspor. Alhasil hanya negara-negara tertentu saja yang bisa menjadi sasaran. Untuk itu ia mendorong pemerintah untuk dapat menindaklanjuti FTA yang harus ditindaklanjuti dengan serius. Utamanya dengan negara-nagara dengan volume pasar yang besar.

    Mitra Dagang

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Ahmad Heri Firdaus, pun melihat pentingnya lobi perdagangan agar ekspor ke negara-negara mitra dagang bisa lebih mudah. "Intinya kan kita berupaya untuk membuka pasar yang lebih luas. Karena untuk meningkatkan ekspor kan harus ada usaha yaitu kita nyari langganan dulu kan. Kalau kita mau jualan tapi kita malas nyari langganan, ya kita nggak akan bertambah jualannya," terangnya.

    Lobi perdagangan yang telah dilakukan Mendag Enggartiasto,  pun perlu dilanjutkan dengan perjanjian perdagangan. Pemerintah perlu membuat market intelligence untuk mencari negara lain yang dapat dijadikan pasar potensial.

    Selain itu, Heri mengingatkan, pasar-pasar lama yang menyerap produk Indonesia secara besar tetap harus dipertahankan. Contohnya ke China. "Meski volume perdagangan kita ke China sudah menjadi yang tertinggi, artinya kita sangat bergantung dengan perdagangan dengan China, tapi kita tetap harus membuka peluang untuk ekspor," pungkasnya. (son)