Bantu UMKM Beresiko, Perbankan Pilih Bayar Denda

    15
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM (KUMKM) Jaenal Aripin mengatakan, perbankan saat ini cenderung lebih banyak memilih bayar denda karena tidak salurkan kreditnya ke UMKM. Pasalnya perbankan masih kerap memandang sektor UMKM ini penuh dengan risiko yang dapat mengancam peningkatan non performing loan (NPL) atau kredit macet. Demikian dikatakan Jaenal dalam Focus Group Discussion (FGD) 13 Tahun Kiprah LPDB – KUMKM di Jakarta, Selasa (13/8).

    Menurut Jainal, jika hal itu terjadi performa portofolio perbankan tersebut dipertaruhkan, dan kehadiran bank untuk UMKM nyaris tidak dirasakan, karena UMKM dianggap high risk. "Dari pada kucurkan kredit tapi risikonya macet sementara dana operasional meningkat, makanya mending mereka bayar denda saja," ujar Jainal.

    Melihat hal itu, jelas Jainal, LPDB masuk untuk mengisi kekosongan dengan menyalurkan dana bergulir yang difokuskan untuk KUMKM. Meski begitu dalam penyaluran dana bergulir tersebut belum dapat dilakukan langsung kepada end user, namun harus melalui lembaga keuangan seperti koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

    Hanya saja, lanjut Jaenal, untuk menyasar lebih banyak KUMKM, pihaknya terkendala oleh regulasi yang tidak mengizinkan LPDB membuka cabang di daerah. Padahal banyak pelaku KUMKM beroperasi di daerah. Oleh sebab itu, Jaenal berharap, agar status badan layanan umum (BLU) dari Kementerian Koperasi dan UKM ini dapat ditingkatkan menjadi lembaga yang langsung di bawah presiden.

    Dengan cara tersebut, kata dia, maka ruang dan gerak LPDB untuk memberikan akses permodalan kepada KUMKM dapat lebih luas. Sehingga target inklusi keuangan yang digadang-gadang pemerintah dapat diupayakan untuk diakselerasikan.

    Dia mengklaim, LPDB – KUMKM menjadi salah satu contoh BLU yang cukup sukses untuk mendorong peningkatan sektor UMKM. "Kelembagaan LPDB itu harus ditingkatkan statusnya, sehingga LPDB bisa buka cabang layanan di tingkat propinsi dan kota sehingga dana LPDB bisa lebih cepat sampai ke UMKM, dari BLU jadi lembaga di bawah Presiden. Ini menjadi sesuatu yang sangat strategis ke depan jika pemerintah berpihak pada KUMKM," pungkas Jaenal. (son)