Simplifikasi Cukai Rokok Menuai Penolakan

    0
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Pengusaha dan Pengelola Perusahaan Rokok yang tergabung dalam Gaperoma, mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang menolak simplifikasi penerapan tarif cukai yang semula 10 tier menjadi 5 tier.  "Simplikasi akan berdampak pada banyaknya perusahaan rokok yang berguguran dan puluhan ribu tenaga kerja industri hasil tembakau (IHT) akan kehilangan lapangan pekerjaan," kata Ketua Umum Gaperoma Johni SH dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/8).

    Meaki demikian, Gaperoma  tidak menolak rencana pemerintah menaikan cukai rokok asal tidak melebihi angka inflasi. Menurut Johni, rencana kementrian keuangan yang akan menerapkan simplifikasi cukai, hanya akan menguntungkan monopoli pemasaran rokok perusahaan besar. "Yang tercipta kemudian adalah monopoli usaha di bidang industri hasil tembakau," kata Johni.

    Johni sendiri meragakan kebijakan simplifikasi akan meningkatkan pendapatan negara. "Simplikasi sangat berbahaya bagi perekonomian negara dan masyarakat,”papar Johni.

    Menurut Johni, Gaperoma menaungi 18 pabrikan dengan jumlah tenaga tak kurang dari 22 ribu orang. Jika Kebijakan simplifikasi cukai  jadi diterapkan, puluhan ribu tenaga kerja di pabrik rokok milik anggota Gaperoma akan jatuh mismin. “Majunya industri rokok bukan hanya menguntungkan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah meningkat. Ekonomi masyarakat bergerak," papar Johni.

    Kementrian keuangan harusnya sejalan dengan kebijakan presiden. "Kementrian Keuangan harus melindungi UMKM di sektor industri rokok dan turunannya,” papar Johni.

    Sementara dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berli Martawardaya berpendapat, jadi atau tidaknya kebijakan simplifikasi cukai diterapkan tergantung dari persetujuan presiden, termasuk di dalamnya adalah Kementrian Keuangan.

    Menkeu sebelum menerapkan kebijakan tersebut tentunya akan berkonsultasi dengan presiden. “Dalam sistem organisasi pemerintahan, meskipun Kemenkeu mendukung dan sudah melakukan berbagai kajian, keputusan ada di tangan presiden. Presidenlah yang akan menentukan apakah simplikasi jadi atau tidak diterapkan,” papar Berli. (son)